MAKALAH UUD 1945 DAN AMANDEMEN

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

1. LATAR BELAKANG

 

Pancasila adalah dasar dari seluruh Filsafat atau Nilai-nilai yang ada di Negara Republik Indonesia yang telah tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan telah di sah kan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila juga dibuat berdasarkan Kultur atau Budaya masyarakat yang ada di Indonesia. Pancasila dibuat dengan bersifatkan fundamental dan universal.

Undang-undang Dasar 1945  ialah Undang-undang yang mendasari seluruh peraturan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembuatan Undang-undang dasar 1945 juga perpatokan dengan Pancasila sebagai dasar dari seluruh kehidupan di Indonesia.

Berbeda dengan pancasila, Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia bisa mengalami perombakan atau pembeharuan dengan maksud menyempurnakan Undang-undang dasar guna menyeimbangkan dengan perkembangan zaman. Dan Undang-undang Negara Kesatuan Indonesia sudah beberapa kali mengalami Amandemen.

 

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

a.       Apa yang mendasari dibuatnya Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dan undang-undang NKRI ?

b.      Prinsip apa saja yang ada pada UUD 1945 ?

c.       Apa itu amandemen ?

d.      Apa yang membuat UUD 1945 di Amandemen ?

e.       Siapa yang berwewenang mengubah dan menetapkan perubahan UUD 1945 ?

f.       Tentang apa dan pasal berapa saja yang mengalami Amandemen ?

3. TUJUAN PENULISAN

Adapaun tujuan penulisan ini adalah :

a.       Untuk mengetahui apa yang mendasari dibuatnya Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dan undang-undang NKRI

b.      Untuk mengetahui Prinsip pada UUD 1945

c.       Untuk mengetahui pengertian amandemen

d.      Untuk mengetahui apa yang membuat UUD 1945 di Amandemen

e.       Untuk mengetahui siapa yang berwewenang mengubah dan menetapkan perubahan UUD 1945 dan,

f.       Mengetahui apa dan pasal berapa saja yang mengalami Amandemen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

1. PRINSIP YANG TERKANDUNG DALAM UUD 1945

Marilah kita pahami prinsip-prinsip dasar yang terkandung didalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.

 

A. Sumber Kekuasaan

 Dalam alinea ketiga disebutkan bahwa pernyataan kemerdekaan itu adalah atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Dengan kata lain bahwa kekuasaan yang diperoleh rakyat Indonesia dalam menyatakan kemerdekaan dan dalam mengatur kehidupan kenegaraan bersumber dari Allah Yang Maha Kuasa.

Sementara itu dalam alinea keempat disebutkan bahwa negara Republik Indonesia tersusun dalam bentuk kedaulatan rakyat, yang berarti bahwa sumber kekuasaan terletak di tangan rakyat. Hal ini ditegaskan lebih lanjut dalam Bab I, pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Kemerdekaan adalah di tangan rakyat,…..”.

Dengan demikian terdapat dua sumber kekuasaan sekaligus,yakni bersumber pada Tuhan dan bersumber pada rakyat.

 

 

B. Hak Asasi Manusia

Bila kita cermati secara mendalam nampak dengan jelas bahwa Pembukaan UUD dijiwai oleh konsep hak asasi manusia. Berikut kami sampaikan beberapa perumusannya :

1.      Kemerdekaan yang dinyatakan oleh rakyat Indonesia ini adalah untuk menciptakan kehidupan kebangsaan yang bebas, salah satu hak asasi manusia yang selalu didambakan, dan dituntut untuk dapat direalisasikannya. 

2.      Kemerdekaan negara Indonesia berciri merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, adil dan makmur merupakan suatu gambaran hak asasi manusia yakni hak kebebasan dan hak mengejar kebahagiaan.Keseluruhan alinea pertama merupakan penjabaran hak asasi manusia, yakni kebebasan dan kesetaraan. Kemerdekaan, perikemanusiaan dan perikeadilan merupakan suatu penjabaran dari kebebasan dan kesetaraan.

C. Faham Demokrasi
            Negara Indonesia dengan jelas menganut faham demokrasi, yang mengakui kedaulatan di tangan rakyat, serta susunan negara Republik Indonesia terbentuk dalam kedaulatan rakyat, yang merupakan istilah lain dari demokrasi. Meskipun demokrasi yang diterapkan di negara Indonesia hendaknya berdasar pada Pancasila.

D. Faham Persatuan
            Yang diutamakan dalam kehidupan bernegara adalah keseluruhan rakyat Indonesia. Hal ini terbukti dari rumusan berikut :
Tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia adalah untuk

1.      melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,

2.      memajukan kesejahteraan umum,

3.      mencerdasakan kehidupan bangsa, dan

4.      ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Hal ini menggambarkan bahwa kepentingan umum diletakkan di atas kepentingan pribadi tanpa kepentingan pribadi.

 

 

2. PENGERTIAN AMANDEMEN DAN SIAPA YAN MENGAMANDEMEN        

A.    Pengertian Amandemen

Amandemen adalah Proses perubahan terhadap ketentuan dalam sebuah peraturan.Berupa penambahan maupun pengurangan/penghilangan ketentuan tertentu. Amandemen hanya merubah sebagian kecil peraturan bukan mengubah keseluruhan isi dan nilai yang terkandung dalam Undang-undang.

           

B.     Mengapa UUD ’45 di Amandemen

            UUD 1945 perlu mengalami perubahan atau amandemen dikarenakan penyesuaian nilai-nilai yang terkandung didalamnya dengan keadaan zaman dimasa selanjutnya.

 

C.    Siapa yang Berhak melakukan Amandemen

Pasal 3 UUD 1945 (sebelum perubahan) menyatakan, MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD. Lalu pada pasal 37 UUD 1945 (sebelum perubahan) dinyatakan pula bahwa untuk mengubah UUD sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Dengan kata lain, yang berhak mengubah dan menetapkan UUD adalah lembaganya (MPR) bukan individu, apalagi individu diluar MPR.

D.    Bagaimana caranya melakukan Amandemen

·         Usul pengubahan uud oleh 1/3 jumlah anggota MPR

·         Setiap usul diajukan secara tertulis dengan jelas, pasal berapa serta alasannya

·         Semua usul perubahan diajukan kepada pimpinan MPR

·         Pimpinan MPR memeriksa kelengkapan persyaratan

·         Pimpinan MPR mengadakan rapat dengan pimpinan fraksi dan pimpinan kelompok anggota MPR

·         Perubahan yang diusulkan akan diproses paling lama 30 hari.

·         Jika tidak memenuhi kelengkapan persyaratan maka pimpinan MPR memberitahukan penolakan usul pengubahan secara tertulis

·         Jika memenuhi kelengkapan persyaratan, pimpinan MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna MPR.

 

3. PASAL DAN AYAT YANG DIAMANDEMEN

            Undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 telah di Amandemen selama empat kali yakni pada :

 

1.      AMANDEMEN I       19 Oktober 1999

2.      AMANDEMEN II     18 Agustus  2000

3.      AMANDEMEN III    10 November 2001

4.      AMANDEMEN IV    10 Agustus  2002

 

AMANDEMEN I  19 – 10 – 1999

·         Kekuasaan Pemerintah Negara

§  Pasal 5 ayat 1

§  Pasal 7

§  Pasal 9, Janji Presiden

§  Pasal 13 ayat 2 dan 3

§  Pasal 14 ayat 1 dan 2

§  Pasal 15

·         Dewan perwakilan rakyat

§  Pasal 19 ayat 1,2,3 dan 4

§  Pasal 21

 

 

AMANDEMEN II 18 – 08 – 2000

·         Pemerintahan daerah

§  Pasal 18 ayat 1,2,3,4,5,6 dan 7

§  Pasal 18A ayat 1 dan 2

§  Pasal 18B ayat 1 dan 2

·         Dewan perwakilan rakyat

§  Pasal 19 ayat 1,2 dan 3

§  Pasal 20 ayat 5

§  Pasal 20A ayat 1,2,3 dan 4

§  Pasal 22A

§  Pasal 22B

·         Wilayah Negara

§  Pasal 25A

·         Warga Negara dan penduduk

§  Pasal 26 ayat 2 dan 3

§  Pasal 27 ayat 3

·         Hak asasi manusia

§  Pasal 28A

§  Pasal 28B ayat 1 dan 2

§  Pasal 28C ayat 1 dan 2

§  Pasal 28D 1,2,3 dan 4

§  Pasal 28E ayat 1,2 dan 3

§  Pasal 28F

§  Pasal 28G ayat 1 dan 2

§  Pasal 28H ayat 1,2,3 dan 4

§  Pasal 28I ayat 1,2,3,4 dan 5

§  Pasal 28J ayat 1 dan 2

 

 

·         Pertahanan dan keamanan Negara

§  Pasal 30 ayat 1,2,3,4 dan 5

·         Bendera, bahasa, dan lambang Negara, serta  lagu kebangsaan

§  Pasal 36A

§  Pasal 36B

§  Pasal 36C

 

AMANDEMEN III 10 – 11 – 2001

·         Bentuk dan kedaulatan

§  Pasal 1 ayat 2 dan 3

·         Majelis permusyawaratan rakyat

§  Pasal 3 ayat 1,2 dan 3

·         Kekuasaan pemerintah Negara

§  Pasal 6 ayat 1 dan 2

§  Pasal 6A ayat 1,2,3 dan 5

§  Pasal 7A

§  Pasal 7B ayat 1,2,3,4,5,6 dan 7

§  Pasal 7C

§  Pasal 8 ayat 1 dan 2

§  Pasal 11 ayat 2 dan 3

·         Kementrian Negara

§  Pasal 17 ayat 4

·         Dewan perwakilan daerah

§  Pasal 22C ayat 1,2,3 dan 4

§  Pasal 22D ayat 1,2,3 dan 4

·         Pemilihan umum

§  Pasal 22E ayat 1,2,3,4 dan 5

·         Hal keuangan

§  Pasal 23 ayat 1,2 dan3

§  Pasal 23A

§  Pasal 23C

·         Badan pemeriksa keuangan

§  Pasal 23E ayat 1,2 dan 3

§  Pasal 23F aya 1 dan 2

§  Pasal 23G ayat 1 dan 2

·         Kekuasaan kehakiman

§  Pasal 24 ayat 1 dan 2

§  Pasal 24A ayat 1,2,3,4 dan 5

§  Pasal 24B ayat 1,2,3 dan 4

§  Pasal 24C ayat 1,2,3,4,5 dan 6

 

AMANDEMEN IV 10 – 08 – 2002

·         Majelis permusyawaratan rakyat

§  Pasal 2 ayat 1

§  Pasal 3 ayat 2 dan 3

·         Kekuasaan pemerintah Negara

§  Pasal 6A ayat 4

§  Pasal 8 ayat 3

§  Pasal 11 ayat 1

·         Dewan pertimbangan

§  Pasal 16

·         Kekuasaan kehakiman

§  Pasal 24 ayat 3

·         Pendidikan dan kebudayaan

§  Pasal 31 ayat 1,2,3,4 dan 5

§  Pasal 32 ayat 1 dan 2

·         Perekonomian nasional dan kesejaahteraan social

§  Pasal 33 ayat 4 dan 5

§  Pasal 34 ayat 1,2,3 dan 4

 

 

 

4. ATURAN PERALIHAN

 

PASAL I            à segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama sebelum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar.

 

PASAL II          à semua lembaga Negara yang ada masi tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini.

 

PASAL III         à mahkamah konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

PENUTUP

 

A.        Kesimpulan

            UUD 1945 memiliki keterbatasan dan kelemahan yang tidak dapat dipakai, maka dari itu UUD 1945 sebagai landasan konstitusional telah mengalami beberapa kali amandemen.

1.      AMANDEMEN I       19 Oktober 1999

2.      AMANDEMEN II     18 Agustus  2000

3.      AMANDEMEN III    10 November 2001

4.      AMANDEMEN IV    10 Agustus  2002

Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menyempurnakan UUD yang sudah ada agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman dan untuk membawa bangsa ini menuju perubahan yang lebih baik lagi diberbagai bidang dengan senantiasa selalu memperhatikan kepentingan rakyat.

 

B.        Saran

            Dengan hasil makalah ini semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, bukan berarti kami sebagai penyusun makalah ini saja tetapi juga semua pihak yang memerlukannya, agar makalah ini sebagai acuan dalam menambah wawasan serta pengertahuan tentang amandemen UUN 1945 dan juga menumbuhkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan Negara Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Kaelan, 2014, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta.

 

Kaelan, 2012, Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma, Yogyakarta.

 

Kaelan, 2010, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta.

 

Kaelan, 2007, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, Paradigma, Yogyakarta