GAYA
KEPEMIMPINAN
SUSILO
BAMBANG YUDHOYONO
KEPEMIMPINAN DALAM
PEMERINTAHAN
(MKBC-507)
Dosen Pengasuh :
Drs. Abdurrahman, M.Si
Dr. H. Samahuddin, M.Si
Di Susun Oleh :
Vicka Rayiagie June
(D1B112012)
Muhammad Ridhoni
(D1B112026)
Dyah Isyarah L.N.T (D1B112004)
Akhmad Maulana KM (D1B112027)
Rio
Pratama Putra Kusuma (D1B112028)
Ahmad
Rusadi (D1B112037)
Silfiyani Rosida(D1B112051)
Rizky
Rahmatullah Rijani
( D1B112083)
KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT
BANJARMASIN
2014
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum
Puji
syukur penyusun panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,karena atas rahmat dan
karunianya kami dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Adapun
judul dari makalah ini adalah ”Gaya Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono”.
Makalah ini di susun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Kepemimpinan
Dalam Pemerintahan.
Pada kesempatan ini kami
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen mata kuliah yang
bersangkutan yang telah memberikan tugas terhadap kami. Dan kami juga ingin
mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut membantu dalam pembuatan
makalah ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.
Dan kami sadar kami memiliki
keterbatasan dalam kemampuan menyusun makalah, maka kritik dan saran yang membangun
senantiasa kami harapkan. Semoga makalah ini dapat berguna bagi penyusun pada
khususnya dan pihak lain yang berkepentingan pada umumnya.
Wassalamualaikum
Banjarmasin,
2 Nopember 2014
Penyusun
DAFTAR
ISI
KATA PENGANTAR........................................................................................................ 1
DAFTAR ISI........................................................................................................................ 2
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG............................................................................................ 3
1.2 RUMUSAN MASALAH........................................................................................ 3
1.3 TUJUAN.................................................................................................................. 4
BAB II PEMBAHASAN
2.1 DEFINISI KEPEMIMPINAN............................................................................... 5
2.2 TEORI KEPEMIMPINAN.................................................................................... 6
2.3 TIPE-TIPE KEPEMIMPINAN............................................................................. 6
2.4 SYARAT KEPEMIMPINAN................................................................................ 8
2.5 TEKNIK-TEKNIK KEPEMIMPINAN................................................................ 10
2.6 ANALISI GAYA KEPEMIMPINAN SUSILO
BAMBANG YUDHOYONO. 12
2.7 KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN
KEPEMIMPINAN SUSILOBAMBANG YUDHOYONO................................................................................................................................... 15
BAB III PENUTUP
3.1 KESIMPULAN................................................................................................. 20
BAB
I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kepemimpinan pada hakikatnya merupakan kemampuan yang
dimiliki seseorang untuk membina, membimbing, mengarahkan dan menggerakkan
orang lain agar dapat bekerjasama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Saat
ini, kita butuh pemimpin yang berorientasi kepada kepentingan, kemajuan dan kejayaan
bangsa dan Negara, bukan kepada kepentingan pribadi/kelompok, bukan untuk
melanggengkan kekuasaan kelompok dan bukan pula kepemimpinan yang membiarkan
budaya kekerasan, korupsi, kolusi dan nepotisme. Kita butuh pemimpin berwawasan
kebangsaan, pemimpin Pancasilais, setia kepada Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan UUD Negara RI Tahun 1945, serta memahami karakter dan kultur
bangsa Indonesia.
Pemimpin dan kepemimpinan yang integrative harus
memiliki pola pikir, pola sikap dan pola tindak sebagai negarawan. Makna dari
negarawan adalah seorang pemimpin yang diharapkan mampu mengubah kondisi saat
ini melalui proses untuk menciptakan kondisi yang diharapkan dalam rangka
mencapai tujuan nasional dan mewujudkan cita-cita nasional.
Pada kesempatan kali ini kami akan membicarakan
tentang gaya Kepemimpinan Presiden ke 6 Indonesia yaitu bapak Susilo Bambang
Yudhoyono yang memimpin Indonesia selama dua periode yaitu tahun 2004-2009 dan
2009-2014. Menarik untuk di bahas bagaimana gaya kepemimpinan bapak SBY saat memimpin
Indonesia serta apa hal yang telah dilakukan beliau untuk Indonesia.
1.2 Rumusan Masalah
a.
Bagaimana
era Kepemimpinan pada masa Susilo Bambang Yudhoyono ?
b.
Bagaimana
karakteristik Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono ?
1.3 Tujuan
Makalah ini saya buat
bukan hanya untuk menyelesaikan tugas perkuliahan tetapi juga karena kami ingin
mengetahui seperti
apa gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh Presiden kita yang keenam yakni
Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang
memimpin selama dua periode.
BAB
II
PEMBAHASAN
Profil Bapak Susilo Bambang
Yudhoyono
Jend. TNI
(Purn.) Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono (lahir di Tremas, Arjosari, Pacitan, Jawa Timur,
Indonesia, 9 September 1949;) adalah Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat
sejak 20 Oktober 2004. Ia, bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla,
terpilih dalam Pemilu Presiden 2004. Ia berhasil melanjutkan pemerintahannya
untuk periode kedua dengan kembali memenangkan Pemilu Presiden 2009, kali ini
bersama Wakil Presiden Boediono. Sehingga, sejak era reformasi dimulai, Susilo
Bambang Yudhoyono merupakan Presiden Indonesia pertama yang menyelesaikan masa
kepresidenan selama 5 tahun dan berhasil terpilih kembali untuk periode kedua.
Yudhoyono yang dipanggil "Sus" oleh orang tuanya dan populer dengan
panggilan "SBY", melewatkan sebagian masa kecil dan remajanya di
Pacitan. Ia merupakan seorang pensiunan militer. Selama di militer ia lebih
dikenal sebagai Bambang Yudhoyono. Karier militernya terhenti ketika ia diangkat
Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada tahun
1999 dan tampil sebagai salah seorang pendiri Partai Demokrat. Pangkat terakhir
Susilo Bambang Yudhoyono adalah Jenderal TNI sebelum pensiun pada 25 September
2000. Pada Pemilu Presiden 2004, keunggulan suaranya dari Presiden Megawati
Soekarnoputri membuatnya menjadi presiden pertama yang terpilih melalui
pemilihan langsung oleh rakyat Indonesia. Hal ini dimungkinkan setelah melalui
amandemen UUD 1945. Dalam kehidupan pribadinya, Ia menikah dengan Kristiani
Herrawati yang merupakan anak perempuan ketiga Jenderal (Purn) Sarwo Edhi
Wibowo (alm), kom andan RPKAD
(kiniKopassus) yang turut membantu menumpas Partai Komunis Indonesia (PKI) pada
tahun1965.
Analisis Gaya Kepemimpinan Susilo
Bambang Yudhoyono
Dari Sudut Pandang Tipe-Tipe Kepemimpinan Bapak SBY memiliki criteria
dalam memimpin yaitu:
1.
Tipe Militeristik
Pertama saya mengaitkan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono bergaya
pemimpin yang bertipe militeristik. Hal ini disebabkan karena yang mempengaruhi
corak kepemimpinan seseorang bisa berupa pendidikan dan pengalaman. Dari segi
pendidikan dan pengalaman inilah yang mengindikasikan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono memiliki gaya
militeristik karena Susilo Bambang
Yudhoyono merupakan lulusan AKABRI terbaik dan mengabdi sebagai perwira
TNI selama 27 tahun, serta meraih pangkat Jendral TNI tahun 2000. Meskipun
cukup lama di dunia militer, Susilo
Bambang Yudhoyono juga berkembang dalam pendidikan sipil seperti
memperoleh Master in Management dari Webster University, Amerika Serikat tahun
1991. Lanjutan studinya berlangsung di Institut Pertanian Bogor, dan di 2004
meraih Doktor Ekonomi Pertanian. Pada 2005, beliau memperoleh anugerah dua
Doctor Honoris Causa, masing-masing dari almamaternya Webster University untuk
ilmu hukum, dan dari Thammasat University di Thailand ilmu politik. Serta pak Susilo Bambang Yudhoyono dikenal aktif
dalam berbagai organisasi masyarakat sipil. Beliau pernah menjabat sebagai
Co-Chairman of the Governing Board of the Partnership for the Governance
Reform, suatu upaya bersama Indonesia dan organisasi-organisasi internasional
untuk meningkatkan tata kepemerintahan di Indonesia. Meskipun Susilo Bambang Yudhoyono telah lama
menyesuaikan diri dengan kepemimpinan sipil yang egaliter dan demokratis tetapi
budaya militer sebagai dasar pembentukan karakter kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono tidak bisa
hilang begitu saja. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa contoh kasus gaya
kepemimpinan militeristik Susilo
Bambang Yudhoyono yang masih melekat, seperti beberapa kali memarahi
menterinya didepan umum, memarahi para bupati dan walikota seluruh
Indonesia yang tidur “takalok ” ketika Susilo Bambang Yudhoyono sedang berpidato. Selain itu gaya
militeristik Susilo Bambang Yudhoyono
tergambar dari tindakan-tindakannya Susilo
Bambang Yudhoyono dalam pelaksanaan administrai negara yang formalitas
dan kaku. Ini merupakan salah satu karakteristik dari gaya kepemimpinan
militeriktik yaitu segala sesuatu bersifat formal. Terlihat dari
pelaksanaan pemerintahan Susilo Bambang
Yudhoyono yang berjalan dengan prinsip bahwa segala sesuatunya sesuai
dengan peraturan artinya setiap pikiran baru harus bersabar untuk menunggu
sampai peraturannya berubah dulu, terobosan menjadi barang langka.
2.
Tipe Karismatik
Karisma
adalah hal yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin. Semua pemimpin sebenarnya
dengan gampang bisa mempunyai karisma, tergantung caranya memimpin. Tetapi Pak Susilo Bambang Yudhoyono berbeda
dengan yang lain, karena beliau memiliki kharisma yang berkarakter. Karakter
seorang pemimpin masa depan yang mampu memimpin rakyatnya dengan baik.
Karisma
beliau bukan hanya tebar pesona tetapi karisma yang ada dalam diri beliau
adalah karisma yang telah menyatu karena memiliki kepribadian yang unggul.
Unggul dalam segala bidang. Baik bidang ideologi, politik, ekonomi, budaya,
sosial, ataupun pendidikan.
3. Tipe
Demokratis
Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono juga masuk
dalam tipe demokratik mungkin disebabkan karena tuntutan reformasi,
situasi dan kondisi saat ini yang semakin liberal. Dimana tipe pemimpin dengan
gaya ini dalam mengambil keputusan selalu mengajak beberapa perwakilan bawahan,
namun keputusan tetap berada di tangannya. Selain itu pemimpin yang
demokratis berusaha mendengar berbagai pendapat, menghimpun dan
menganalisa pendapat-pendapat tersebut untuk kemudian mengambil keputusan
yang tepat. Tidak jarang hal ini menimbulkan persepsi bahwa beliau seorang
yang lambat dalam mengambil keputusan dan tidak jarang mengurangi
tingkat determinasi dalam mengambil keputusan. Pemimpin ini kadang tidak kokoh
ketika melaksanakan keputusan karena ia kadang goyah memperoleh begitu banyak
masukan dalam proses implementasi kebijakan.
Secara
teoritis pemimpin tipe ini bisa menerima kritik, kritik dibalas pula dengan
kontra kritik. Bukan menjadi rahasia lagi bila seringkali kita melihat dan
mendengar bagaimana beliau melakukan kontra kritik terhadap orang-orang yang
mengkritiknya. Pak Susilo Bambang Yudhoyono
percaya bahwa kebenaran hanya bisa diperoleh dari wacana publik yang
melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat. Selain itu tipe pemimpin
ini dalam mengambil keputusan berorientasi pada orang, apresiasi tinggi pada
staf dan sumbangan pemikiran dari manapun.
4. Tipe
Otoriter
Dalam keadaan
tertentu Pak Susilo Bambang Yudhoyono
menganut gaya kepemimpinan otoriter terutama dalam menghadapi hal-hal yang
sangat genting dan membutuhkan ketegasan seorang pemimpin, sehingga harus
bersikap otoriter.
Analisis Berdasarkan
Syarat-Syarat kepemimpinan
Susilo Bambang Yudhoyono yang memiliki
a.
Memiliki inteligensi yang tinggi dan
pendidikan umum yang luas
b.
Bersifat ramah tamah dalam tutur kata,
sikap, dan perbuatan
c.
Berwibawa dan memiliki daya tarik
d.
Sehat jasmaniah maupun rohaniah (fisik
maupun mental)
e.
Kemampuan analistis
f.
Memiliki daya ingat yang kuat
g.
Mempunyai kapasitas integratif
h.
Keterampilan berkomunikasi
i.
Keterampilan mendidik
Kepemimpinan Susilo Bambang
Yudhoyono dalam berbagai bidang
Bidang Ekomoni
Pada pemerintahan SBY kebijakan yang
dilakukan adalah mengurangi subsidi Negara Indonesia, atau menaikkan harga
Bahan Bahan Minyak (BBM), kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin
bantuan tersebut sampai pada tangan rakyat atau masyarakat
yang membutuhkan.
Kondisi perekonomian pada masa
pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan
ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan
ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009.
Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan
ekonomi Indonesia
dapat mencapai 5,5 - 6 persen
pada 2010 dan meningkat menjadi 6- 6,5 persen pada
2011.
Dengan demikian
prospek ekonomi Indonesia
akan lebih baik dari
perkiraan semula. Sementara itu, pemulihan
ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan
sektor eksternal
perekonomian Indonesia. Kinerja ekspor non migas
Indonesia yang pada triwulan IV-2009 mencatat
pertumbuhan cukup tinggi yakni mencapaisekitar
17 persen dan masih berlanjut
pada Januari 2010. Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia
adalah efektifnya
kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan
pengurangan utang Negara.Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun terakhir
membawa perubahan yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai
Indonesia. Namun masalah-masalah besar lain masih tetap ada sebagai contoh pada pemerintahan
Susilo Bambang Yudhoyono dalam perekonomian Indonesia terdapat masalah dalam
kasus Bank Century yang sampai saat ini belum terselesaikan bahkan sampai
mengeluarkan biaya 93 miliar untuk menyelesaikan kasus Bank Century ini.
Bidang Hukum
Masalah penegakan hukum merupakan
masalah yang selama ini dianggap paling krusial. Masalah-masalah hukum yang
mulai dihadapi SBY terkait dengan bencana alam maupun bencana akibat kesalahan
manusia yang terjadi pada awal pemerintahannya, mulai bencana tsunami di Aceh,
gempa di Yogyakarta, jatuhnya pesawat Adam Air, sampai lumpur Lapindo di
Sidoarjo dan bencana akibat pembagian BLT (bantuan langsung tunai) sebagai
kompensasi BBM (bahan bakar minyak).
Kemudian juga mulai muncul masalah
kedaulatan negara dan hukum internasional yang terkait dengan kasus intervensi
beberapa negara (Amerika Serikat dan Singapura) dalam pencarian lokasi jatuhnya
Adam Air dan kotak hitamnya. Pemerintahan SBY, dapat membangkitkan semangat dan
solidaritas kemanusiaan sampai tingkat internasional untuk memberikan bantuan
bagi para korban bencana, selain penggunaan instrumen hukum untuk menanggulangi
bencana alam melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007. SBY menunjukkan usaha
secara signifikan penanggulangan bencana baik melalui aspek hukum nasional
maupun aspek diplomasi dengan dunia internasional. Kepemimpinan SBY yang selama
ini dikritik sebagai kepemimpinan yang lamban dan lemah juga terlihat dalam
beberapa kasus bertindak gamang dan terkesan mendua, bahkan satu kasus yang
sampai saat ini belum terselesaikan, yaitu kasus pembunuhan Munir, SBY mulai
bertindak kritis karena dipengaruhi oleh kegigihan dari Suciwati, istri almarhum,
yang berhasil menarik perhatian kalangan internasional. Akan tetapi
ketidaktegasan pemerintah SBY juga ternyata masih ada, terutama dalam
penyelesaian kasus Soeharto yang sampai saat ini tidak ada perkembangan
selanjutnya bahkan terkesan hilang tertutup oleh kasus-kasus lain. Sedangkan
dalam beberapa kasus lainnya SBY dianggap telah bertindak benar dan
konstitusionil, antara lain ketidakhadirannya dalam sidang interpelasi DPR
untuk kasus persetujuan resolusi DK PBB atas nuklir Irak, maupun dalam memilih
Boediono dan meninggalkan koalisi yang telah dibuatnya dengan beberapa partai
lain. Pemberantasan terorisme yang sampai saat ini berlangsung bisa jadi
merupakan salah satu kelebihan pemerintahan SBY yang seolah tidak kenal
kompromi terhadap para pelaku terorisme, hal ini juga didukung oleh latar
belakang SBY dari jajaran militer. Pembentukan pasukan khusus anti terorisme
atau Detasemen khusus 88 Anti Terorisme (Densus 88), yang didasarkan atas
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, merupakan
salah satu strategi yang cukup dapat diandalkan dalam rangkamengeliminasi atau
bahkan menghapuskan terorisme dari bumi Indonesia. Masalah utama yang menjadi
tantangan bagi pemerintahan SBY yangsampai saat ini pun masih dicurigai sebagai
bagian dari pemerintahan Soeharto,walaupun sudah sedikit memudar dengan
beberapa tindakan tegas terhadappara pelaku korupsi tanpa tebang pilih, yaitu
terkait kasus Aulia Pohanbesannya. Namun kenyataan bahwa pemerintahan SBY
sampai saat ini punbelum mampu membawa kasus korupsi Soeharto ke pengadilan,
jugamenunjukkan bahwa SBY yang berlatar belakang sama dengan Soeharto,
yaitusama-sama mantan Jenderal TNI, bersuku Jawa, Islam, dan sama-sama dalam kultur Orde
Baru, ternyata belum bisa tegas dan berani.
Komitmen terhadap pemberantasankorupsi seharusnya tidak terbatas padakata-kata
saja, akan tetapi harusdiwujudkan dalam tindakan dan perilaku yang benar.
Dorongan politik dari pemerintahan
SBY sangat diperlukan untuk mendukung
tindakan dari Kepolisian, Kejaksaan, dan
Pengadilan dalam memberantas
korupsi, apalagi dengan adanya KPK
(Komisi Pemberantasan Korupsi)yang dibentuk berdasarkan Undang-undangNomor 30
Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK saat ini
sedang menjadi target, yaitu munculnya
kasus Antasari Azhar, yang kemungkinan sebagai alat perseteruanterhadap KPK
yang sepak terjangnya mampu mengusik dan mendobrak benteng korupsi di
lembaga-lembaga Negara yang ada, baik di Kepolisian, Kejaksaan,Pengadilan,
pemerintahan sampai DPR.
Tentu saja hal ini masih memerlukan pembuktian
dalam persidangan yang setelah beberapa bulan masih juga belum bisa digelar,
apakah Antasari memang menjadi otak dari kasus pembunuhan terhadap Nasrudin
Zulkarnaen, Direktur PT. Putra Rajawali Banjaran, seperti yang dituduhkan
kepadanya. Korupsi adalah tindak kejahatan yang juga extraordinary, sehingga
pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab dan diperlukankerjasama pihak
eksekutif, legislatif, yudikatif, dan seluruh lembaga negara yang ada.
Ada juga masalah lemahnya diplomasi
Indonesia dalam menghadapi persoalan-persoalan
dengan negara lain baik yang menyangkut nasib warga Negara
Indonesia di luar negeri, misalnya TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Malaysia,
Hongkong, dan Arab Saudi, atau masalah ancaman terhadap wilayah NKRI,
masalah hubungan Indonesia dengan Negara terdekat seperti Singapura, Australia,
dan Malaysia, serta sikap Indonesia terhadap
masalah-masalah Internasional.
Hubungan Indonesia dengan Negara-negara lain, apalagi negara. terdekat atau negara tetangga, merupakan bagian
yang sangat penting dalam rangka eksistensi NKRI di dalam kancah internasional.
Eksistensi NKRI dalam dunia Internasional sangat dipengaruhi oleh
kekuatan-kekuatan internal Indonesia sendiri, karena itu kekuatan diplomasi
Indonesia yang ditunjukkan sekarang pada dasarnya juga menunjukkan kekuatan di
dalam Negara Indonesia. Kasus-kasus yang dialami warga negara di luar negeri
ternyata sampai saat ini masih terus terjadi, baik yang menyangkut tindak
pidana kekerasan, pelecehan seksual, penganiayaan sampai pembunuhan, maupun
yang menyangkut masalah ketenagakerjaan. Hal ini merupakan tanggung jawab
pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia terutama
di luar negeri dan berkaitan dengan kemampuan diplomasi Indonesia dengan negara
lain. Wujud komitmen Indonesia tersebut dapat dilihat dari berbagai kesepakatan
yang telah dibuat dan tentunya harus ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan
yang tegas dan berani dari pemerintah. Peningkatan daya tawar diplomatik juga harus
dilakukan sehubungan dengan makin banyaknya warga negara Indonesia yang
mendapat perlakuan tidak manusiawi di luar negeri selain tentunya peningkatan
kualitas SDM (sumber daya manusia) misalnya dalam kasus TKI di luar negeri.
Perselisihan antara Indonesia dengan negara
tetangga yang menyangkut wilayah negara, di satu sisi memerlukan penyelesaian
secara yuridis, akan tetapi dalam kasus- kasus tertentu seperti kasus Blok
Ambalat, sekiranya lebih diperlukan tindakan diplomatik yang kuat agar
Indonesia dapat lebih melindungi diri dari ancaman dan tantangan dari negara
sekitarnya. Untuk itu kekuatan atau daya tawar Indonesia harus lebih
ditingkatkan melalui korps diplomatik yang kuat dan kompak. Apalagi Indonesia
mempunyai potensi yang sangat besar dalam rangka membentuk dirinya menjadi
negara adidaya yang didukung oleh kekuatan alam dan sosial yang beraneka ragam.
Diperlukan peningkatan kekuatan baik fisik maupun non- fisik, antara lain yang
menyangkut peningkatan SDM yang tidak hanya bisa mengirimkan TKI yang berposisi
sebagai PRT (pekerja rumah tangga), juga penambahan anggaran untuk Alusista.
Dengan demikian sisi diplomasi NKRI merupakan bagian yang penting untuk
mendapat perhatian lebih dalam rangka pembangunan pemerintahan SBY di masa
2009-2014 mendatang.
Bidang Pendidikan
Pendidikan merupakan hal mendasar.
Pendidikanlah yang menentukan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan dalam
bidang pendidikan diterapkan oleh kepemimpinan SBY. Beberapa diantaranya adalah
meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari keseluruhan APBN. Meneruskan
dan mengefektifkan program rehabilitasi gedung sekolah yang sudah dimulai pada
periode 2004-2009, sehingga terbangun fasilitas pendidikan yang memadai dan
bermutu dengan memperbaiki dan menambah prasarana fisik sekolah, serta
penggunaan teknologi informatika dalam proses pengajaran yang akan menunjang
proses belajar dan mengajar agar lebih efektif dan berkualitas. Pemanfaatan
alokasi anggaran minimal 20 persen dari APBN untuk memastikan pemantapan
pendidikan gratis dan terjangkau untuk pendidikan dasar 9 tahun dan dilanjutkan secara bertahap pada
tingkatan pendidikan lanjutan di tingkat SMA. Perbaikan secara fundamental
kualitas kurikulum dan penyediaan buku-buku yang berkualitas agar makin
mencerdaskan siswa dan membentuk karakter siswa yang beriman, berilmu, kreatif,
inovatif, jujur, dedikatif, bertanggung jawab, dan suka bekerja keras.
Meneruskan perbaikan kualitas guru, dosen serta peneliti agar menjadi pilar
pendidikan yang mencerdaskan bangsa, mampu menciptakan lingkungan yang
inovatif, serta mampu menularkan kualitas intelektual yang tinggi, bermutu, dan
terus berkembang kepada anak didiknya. Selain program sertifikasi guru untuk
menjaga mutu, juga akan ditingkatkan program pendidikan dan pelatihan bagi para
guru termasuk program pendidikan bergelar bagi para guru agar sesuai dengan
bidang pelajaran yang diajarkan dan semakin bermutu dalam memberikan pengajaran
pada siswa. Memperbaiki remunerasi guru dan melanjutkan upaya perbaikan
penghasilan kepada guru, dosen, dan para peneliti. Memperluas penerapan dari
kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung kinerja
penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan. Mendorong partisipasi
masyarakat (terutama orang tua murid) dalam menciptakan kebijakan dan penyelenggaraan
pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan aspirasi dan tantangan jaman saat ini
dan kedepan. Mengurangi kesenjangan dalam akses pendidikan dan kualitas
pendidikan, baik pada keluarga berpenghasilan rendah maupun daerah yang
tertinggal. Pemberiaan program beasiswa serta pelaksanaan dan perluasan Program
Keluarga Harapan (PKH), serta memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga
miskin dengan syarat mereka mengirimkan anaknya ke bangku sekolah.
2.2
Keberhasilan
dan Kegagalan Kepemimpinan Pak Susilo Bambang
Yudhoyono
Pak Susilo Bambang Yudhoyono dikenal tanggap dalam
menyelesaikan perkara atau masalah yang dihadapi Indonesia salah satunya adalah
dengan cara membentuk badan-badan negara yang bertugas menyelesaikan masalah
sesuai bidangnya masing-masing secara lebih spesifik. Sebagai contohnya adalah
beliau[1]
:
1.
Pembentukan pasukan khusus anti
terorisme atau Detasemen khusus 88 Anti Terorisme (Densus 88), yang didasarkan
atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.
Merupakan salah satu strategi yang cukup dapat diandalkan dalam rangka
mengeliminasi atau bahkan menghapuskan terorisme dari bumi Indonesia.
Pemberantasan terorisme yang sampai saat ini berlangsung bisa jadi merupakan
salah satu kelebihan pemerintahan SBY yang seolah tidak kenal kompromi terhadap
para pelaku terorisme, hal ini juga didukung oleh latar belakang SBY dari
jajaran militer.
2.
Adanya KPK (Komisi Pemberantasan
Korupsi) yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sangat diperlukan untuk mendukung
tindakan dari Kepolisian,Kejaksaan, dan Pengadilan dalam memberantas korupsi.
Dimana korupsi ini merupakan masalah utama yang menjadi tantangan bagi
pemerintahan SBY yang sampai saat ini pun masih dicurigai sebagai bagian dari
pemerintahan Soeharto,walaupun sudah sedikit memudar dengan beberapa tindakan
tegas terhadap para pelaku korupsi tanpa tebang pilih, yaitu terkait kasus
Aulia Pohan besannya.
A.
Keberhasilan (kelebihan) yang dicapai pada masa kepemimpinan
Susilo Bambang Yudhoyono
1. Dalam
ketahanan dan keamanan, yakni hal korupsi, dapat menyeret sebagian
koruptor-koruptor, baik pejabat pemerintah di daerah maupun di pusat terhadap
lembaga legislatif dan eksekutif telah dilakukan. Perang melawan korupsi dalam
kabinet SBY terlihat jelas dan menggembirakan. Instrumen hukum UU No.31/1999
tentang Korupsi, UU No.36/2003 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan
Instrumen presiden 2005, tentang Tim Pemberantas Korupsi (Timtas-TIPIKOR) yang
memiliki kewenangan luar biasa. Sebagai satu contoh, Gubernur Aceh, Abdullah
Puteh dihukum 10 tahun adalah bukti komitmen tersebut.
2. Kesungguhan
penegakan keamanan dan ketahanan itu, juga bisa terlihat atas keberhasilan
penandatanganan MoU antara pemerintah RI dengan GAM, 15 Agustus 2005 di
Helsinki. Meskipun MoU tidak sederajat dengan Perjanjian Internasional, praktek
di lapangan telah memperlihatkan kedua pihak mematuhinya. Pemusnahan senjata
oleh GAM dengan pengawasan Aceh Mission Monitoring (AMM) terus dilaksanakan. Pemberlakuan
amnesti terhadap tahanan praktek juga telah dilakukan. Ribuan TNI non-organik
sebagian telah dikembalikan dari Aceh ke daerah masing-masing. Akibat
penandatanganan MoU situasi keamanan, kedamaian dan masyarakat Aceh telah
pulih. Keberhasilan ini mustahil dapat dicapai sekiranya kedua belah pihak
tidak memiliki komitmen. Telah lama TNI bercokol di Aceh dan jelas-jelas
kebijakan tersebut kontra produktif terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM
secara internasional dan nasional.
3. Masalah
politik dan keamanan cukup stabil dan tampak konsolidasi demokrasi dan
keberhasilan pilkada Aceh menjadi catatan prestasi. Namun, potensi demokrasi
ini belum menghasilkan sistem yang pro-rakyat dan mampu memajukan kesejahteraan
bangsa Indonesia.Tetapi malah mengubah arah demokrasi bukan untuk rakyat
melainkan untuk kekuatan kelompok.
4. Harga BBM
diturunkan hingga 3 kali (2008-2009), pertama kali sepanjang sejarah.
5. Perekonomian
terus tumbuh di atas 6% pada tahun 2007 dan 2008, tertinggi setelah orde baru
6. Cadangan
devisa pada tahun 2008 US$ 51 miliar, tertinggi sepanjang sejarah.
7. Menurunnya
Rasio hutang negara terhadap PDB terus turun dari 56% pada tahun 2004 menjadi
34% pada tahun 2008.
8. Pelunasan
utang IMF.
9. Terlaksananya
program-program pro-rakyat seperti: BLT, BOS, Beasiswa, JAMKESMAS, PNPM
Mandiri, dan KUR tanpa agunan tambahan yang secara otomatis dapat memperbaiki
tinggkat ekonomi rakya
10. Pengangguran
terus menurun. 9,9% pada tahun 2004 menjadi 8,5% pada tahun 2008.
11. Menurunnya
angka kemiskinan dari 16,7% pada tahun 2004 menjadi 15,4% pada tahun 2008.
12. Pertumbuhan
ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia
pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009.
13. perekonomian
Indonesia mampu bertahan dari ancaman pengaruh krisis ekonomi dan finansial
yang terjadi di zona Eropa.
14. pengakuan
dari UNESCO bahwa batik Indonesia adalah warisan budaya Indonesia.
B.
Kegagalan (kelemahan) kepemimpinan Susilo Bambang
Yudhoyono
- Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2009, pemerintah dan DPR tidak berhasil menetapkan satu pun undang-undang bidang pertahanan nasional.
2. Pertahanan
dan keamanan yang terasa masih menjadi nilai raport merah SBY
adalah rendahnya komitmen mereka terhadap penciptaan sistem keamanan
masyarakat. Tragedi Bom Bali II 1 Oktober (jatuh pada hari Kesaktian Pancasila)
yang diklaim oleh Wapres Yusuf Kalla sebagai kecolongan tidak terbantahkan.
Sebelumnya juga teror bom di Tentena Poso di wilayah tentara Sulawesi Tengah
bukti kegagalan tersebut. Sementara Dr. Azhari dan Nurdin Top juga tidak akan
tertangkap jika cara kerja aparat penegak hukum tidak professional.
- Harga BBM termahal sepanjang sejarah indonesia yaitu mencapai Rp. 6.000.
- jumlah utang negara tertinggi sepanjang sejarah yakni mencapi 1667 Triliun pada awal tahun 2009 atau 1700 triliun per 31 Maret 2009. Inilah pembengkakan utang terbesar sepanjang sejarah.
- tingkat pengeluaran untuk administrasi yang luar biasa tinggi. Mencapai sebesar 15% pada tahun 2006 .menunjukkan suatu penghamburan yang signifikan atas sumber daya public.
- Konsentrasi pembangunan di awal pemerintahannya hanya banyak berpusat di aceh, karena provinsi aceh telah di porak porandakan oleh bencana alam stunami pada tahun 2004.
- Masih gagal nya pemerintah menghapuskan angka pengangguran dan kemiskinan di negeri ini.
- Bencana alam yang sering terjadi di indonesia membuat para investor asing enggan berinvestasi dengan alasan tidak aman terhadap ancaman bencana alam.
- Dianggap belum mampu menyelesaikan masalah bank CENTURY.
- Kegagalan pemerintah SBY dalam menciptakan rasa aman dan tentram masyarakat tak terhindarkan melalui pembagian kompensasi BBM sebesar Rp 300.000 KK per bulan terhadap masyarakat miskin. Kenaikan itu menjadi tidak berarti, mengingat harga bahan pokok menjadi naik pula. Lagi pula, kenaikan harga BBM sungguh telah memicu kegelisahan masyarakat. Memang niat memberikan kompensasi BBM terhadap orang-orang miskin tidak diragukan nilai baik dan manfaatnya. Akan tetapi, upaya untuk mensejahterakan masyarakat sesuai pasal 33 dan 34 UUD 1945 menjadi tidak kena sasaran bilaman tidak dipersiapkan secara matang.
- Reformasi Sektor Pertahanan dan Keamanan selama kurang lebih tujuh tahun di Indonesia meski mengalami kemajuan yang relative baik, tapi masih membutuhkan kerja-kerja politik yang serius bagi proses SSR yang lebih baik. Masalah oportunisme elit sipil dan penolakan dari internal masing-masing lembaga sektor keamanan dan pertahanan tersebut masih mendominasi permasalahan bagi penguatan negara demnokratis, dan profesionalisme lembaga-lembaga tersebut. Setidaknya bila kita mengacu pada tiga kerangka peran, yakni: sektor pertahanan dan keamanan, sektor sosial-politik, dan sektor ekonomi, dapat dilihat bagaimana perjalanan SSR di Indonesia berjalan tertatih-tatih. Dari ketiga kerangka peran tersebut, lembaga-lembaga sektor pertahanan dan keamanan masih masih dilingkupi oleh ketiga kerangka peran tersebut. Artinya masih belum profesional dalam merumuskan peran masing-masing, meski sudah merevisi doktrin. Masih ada yang harus dipertegas pada peran dan fungsi dari masing-masing lembaga. Salah satunya misalnya penempatan TNI dan Polri yang belum pas dalam struktur pemerintahan. Apakah di bawah atau di dalam Departemen Pertahanan untuk TNI, atau apakah di bawah Presiden, masuk ke salah satu departemen, atau bahkan menjadi departemen tersendiri. Ketidak tegasan dan konsistenan inilah yang menyebabkan banyak sekali cela bagi TNI, Polri, maupun lembaga intelejen melalui perundang-undangan yang dihasilkan untuk melakukan kerja atau fungsi-fungsi di luar kewajibannya.
12. Penegakan
hukum berjalan di tempat. Kasus-kasus besar selalu diakhiri dengan drama
transaksional. Bahkan tebang pilih menjadi gaya penegakan hukum pemerintah di
bawah komando SBY. Kegagalan itu diwakili Kementerian Hukum dan HAM dalam
pembebasan 29 napi koruptor atas nama remisi (HUT RI dan Lebaran).
13. Sektor
kelautan juga dinilai masih banyak terjadi pencurian-pencurian sumber daya alam
Indonesia seperti ilegal fishing.
14. Rasa aman
dan damai makin jauh di tengah tingginya pelanggaran HAM, kekerasan, perusakan
lingkungan hidup, serta hukum yang tidak berdaulat.
15. Pemerintahan
SBY-Boediono gagal melakukan agenda reformasi peradilan militer melalui Revisi
Undang-undang No. 31 Tahun 1997. Pemerintahan SBY tidak memiliki niatan dan
upaya sungguh-sungguh untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas di sector
keamanan.
16. SBY dianggap
lamban menyikapi kisruh KPK vs Polri. SBY baru mau turun setelah rakyat
mendesak. Selain itu, menurut mereka, kebijakan ekonomi yang dilegitimasi SBY
juga dinilai berpihak pada kepentingan kapital, kebijakan energi nasional
mengesampingkan aspek kemandirian, skandal bailout Bank Century yang tak
kunjung selesai, penegakkan supremasi hukum, serta gagalnya SBY mewujudkan
Indonesia sebagai rumah yang aman bagi masyarakatnya.
17. Pemerintah
SBY juga telah gagal melindungi kekayaan rakyat berupa minyak dan gas bumi,
barang tambang maupun yang lainnya tidak banyak dinikmati oleh rakyat, tapi
oleh segelintir orang, termasuk pihak asing melalui regulasi dan kebijakan yang
tidak pro rakyat. Pemerintah SBY juga gagal memberantas korupsi dan mafia
hukum. Iironinya banyak dilakukan oleh para pejabat yang berlangsung makin
massif dan sistemik. Sekitar 148 kepala daerah sekarang ini jadi tersangka
korupsi, dan diantaranya adalah 17 Gubernur. Kasus korupsi melahirkan korupsi
baru melalui mafia hukum yang bisa mengatur Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman
dan pengacara. Itulah yang membuat banyak kasus korupsi yang tidak terungkap.
Kasus skandal Bank Century atau mafia Perpajakan adalah salah satunya.
18. Dalam hal pelestarian
budaya, di masa pemerintahan SBY terlihat jelas kemundurannya. Terutama dengan
banyaknya warisan budaya asli Indonesia yang diklaim oleh pemerintah negara
lain. Contohnya sebagai berikut :
BAB III
PENUTUP
1.1 KESIMPULAN
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kepemimpinan
adalah pengaruh antar pribadi yang dijalankan dalam suatu situasi tertentu,
serta diarahkan melalui proses komunikasi, kearah pencapaian satu atau beberapa
tujuan tertentu. Tipe
kepemimpinan terdiri dari Tipe
Otokratik, Paternalistik, Tipe Kharismatik, Tipe Laissez Faire, dan Tipe Demokratis. Syarat menjadi pemimpin Memiliki
inteligensi yang tinggi dan pendidikan umum yang luas, Bersifat ramah tamah dalam tutur
kata, sikap, dan perbuatan,
Berwibawa
dan memiliki daya tarik,
Sehat
jasmaniah maupun rohaniah (fisik maupun mental), Kemampuan analistis, Memiliki daya ingat yang kuat, Mempunyai kapasitas integratif, Keterampilan berkomunikasi, Keterampilan mendidik, Personalitas dan objektivitas, Jujur (terhadap diri sendiri,
atasan, bawahan, sesama pegawai).
Pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono beliau
memiliki tipe kepemimpinan yang militeristik, Kharismatik, Otokratik dan
demokratis. Pada masa kepemimpinannya beliau cukup tanggap dalam menyelesaikan
berbagai perkara hal ini dapat dilihat dibentuknya densus 88 dan KPK yang
dibuat untuk bidangnya lebih spesifik. Pada
masa kemimpinan beliau Indonesia berhasil dalam pendidikan,
perekonomian, dan berbagai dalam hal pertahanan keamanan, tetapi pada masa kepemimpinan
beliau juga terjadi kegagalan yaitu gagalnya menurunkan tingkat pengangguran
dan kemiskinan, masih minimnya perhatian untuk daerah perbatasan, banyaknya
pengklaiman budaya Indonesia oleh Malaysia, ketakutan terhadap Negara tetangga
dan masih banyak lagi.
No comments:
Post a Comment