Pembebasan dan Pencabutan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunanan

Tugas Politik Hukum dan Agraria

Pembebasan dan Pencabutan Tanah Untuk

Kepentingan Pembangunanan

Dosen Pengajar : Drs. H. Saifudin,M.Hum

 

Disusun Oleh

Muhammad Ridhoni  (D1B112026)

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

BANJARMASIN

2014

RSUD Terkendala Pembebasan Lahan

Rabu, 13 Agustus 2014 21:36 WITA

BANJARMASINPOST.CO.ID,BANJARMASIN - Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banjarmasin terus dipersiapkan. Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan berbagai anggaran untuk pembangunan RSUD.

Sayangnya, pembebasan lahan belum sepenuhnya bisa terealisasi. Karena masih ada tersisa 15 persil dengan luasan sekitar 250 meter persegi. Alasannya, karena Dinas Kesehatan yang belum memberikan perencanaan.

Kabag Tapem, Iwan Ristianto mengatakan belum menganggarkan untuk pembebasan lahan di bagian depan Jalan Rantauan Darat. Alasannya, belum ada pengajuan perencanaan dari Dinas Kesehatan. Tapem, ujarnya, membebaskan berdasarkan pengajuan dari SKPD.

Bangunan tersebut, ujarnya, yang membuka area rumah sakit ketika dibangun, langsung tembus ke Jalan Rantauan Darat. Tanah yang tersedia, ujarnya, memang sudah cukup untuk pembangunan rumah sakit. Hanya saja pada bagian depan, terhalang bangunan yang belum dibebaskan.

"Rencana pencanangan tahun ini, rencana lanjut pembebasan, bisa konfirmasi langsung ke Dinkes," katanya, Rabu (13/8/2014).

Anggaran Pembebasan Lahan Pasar Lama Rp 5 M

Kamis, 12 Juni 2014 18:56 WITA

net

proyek siring 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pasar Lama di bilangan Jalan Perintis Kemerdekaan, Banjarmasin, segera diperbarui. Diawali pada tahun ini, proses pembebasan lahan seluas 7000 m2 akan diselesaikan. Untuk itu Pemko Banjarmasin menganggarkan alokasi dana Rp 5 miliar

Proses pembebasan lahan Pasar Lama dilakukan Dinas Pengelolaan Pasar. Saat ini tahap sosialisasi hingga mendapatkan kata sepakat mengenai harga lahan dan bangunan (persil) oleh pemiliknya.

Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Banjarmasin, Hermansyah, menyatakan, sosialisasi pertama pada Kamis (12/6) tersebut masih belum menentukan harga tapi baru mengumpulkan data.

"Pembebasan lahan 7000 m2 atau kurang dari 1 hektare, meliputi Gang Maluku yakni RT 2, 4 dan Rt 5. Sementara jumlah Kepala Keluarga yang akan digusur belum diketahui pasti, namun ada sekitar 3 RT yang kami kumpulkan hari ini. RT 2 dan 4 lahan yang dibebaskan 100 persen, sedangkan RT 5 hanya kena sebagian,”jelasnya.

Anggaran dialokasikan untuk pembebasan lahan sebesar Rp 5 Miliar dari APBD 2014. Diharapkan rehabilitasi Pasar Lama dapat memperindah kota sekaligus menunjang pembangunan Siring Sungai Martapura.

Dikatakan Herman, rencananya, Pasar Lama akan dibuat pasar semi modern dengan konstruksi bertingkat, sehingga perlu dibangun ulang atau rehabilitasi total.  

Bina Marga Kota Banjarmasin Siapkan Rp Milyar Bangun Tiga Jembatan

Selasa, 29 April 2014 20:00 WITA

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Merealisasikan peningkatan fasilitas umum, Dinas Bina Marga Kota Banjarmasin akan membangun tiga jembatan di wilayah jalan Banjar Indah, Sungai Andai dan Jalan Pekauman.
Kepala Dinas Bina Marga Gusti Riduan Sofyani, menyatakan, proses menuju pembangunan tiga jembatan tersebut saat ini sudah dipersiapkan, khusunya untuk pelelangan proyek.
"Bulan Juni ini sudah ada pemenang lelang yang akan mengerjakan proyek jembatan tersebut," yakin Riduan, seraya menyatakan untuk anggaran tiga jembatan tersebut sebesar Rp 15 miliar.
Jembatan yang akan dibangun lebarnya 10 meter sedangkan panjang akan menyesuaikan luas sungai setempat. Mereka juga tetap menunggu pembebasan lahan
di sekitar tiga jembatan tersebut.
"Sambil menunggu pembebasan lahan, kami mempersiapkan lelang, sehingga setelah dibebaskan dapat langsung dikerjakan," jelasnya. 

Penyelesaian waduk Jatigede terhambat 6.000 kepala keluarga

Reporter : Novita Intan Sari | Jumat, 12 September 2014 15:31

4

Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) membeberkan faktor penghambatan finalisasi pembangunan Waduk Jatigede yang sudah 50 tahun tak kunjung terealisasi. Menurut Menteri PU Djoko Kirmanto, persoalannya masih seputar sulitnya pembebasan lahan.

Mengingat di lokasi bakal berdirinya waduk, masih terdapat 6.000 kepala keluarga. "Fisiknya sudah hampir selesai, akhir tahun 100 persen, sampai akhir ini masih ada masalah," ujar Menteri Pekerjaan Umum (PU), Djoko Kirmanto di Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Jumat (12/9).

Dia menuturkan, pemerintah masih merumuskan cara merelokasi 6.000 KK tersebut. Apalagi, mereka termasuk warga ilegal. Dia bercerita, kondisi ini juga pernah terjadi pada 1975. Saat itu ada 4.500 KK yang tinggal di wilayah tersebut. Namun, persoalan ini bisa diselesaikan pemerintah.

"Ada 4.500 KK sudah pernah dibayar pada tahun 1975, tanah, rumah, dibayar. Tapi di dalam pembebasan tanah itu ada permendagri tahun 1975 itu masyarakat yang sudah dibayar itu akan diberikan biaya relokasi," jelas dia.

Dia mengakui, masih ada sekitar 3.000 hektar lahan yang harus dibebaskan untuk membangun waduk terbesar kedua setelah Jatiluhur itu. Sejak 1970, warga yang dibebaskan lahannya sudah dibayarkan uang ganti rugi."Itu masalah pembebasan tanah. Karena bangun waduk itu minimum normalnya itu 3-4 tahun," papar dia.

Djoko Kirmanto meyakini,waduk terbesar kedua setelah waduk Jati Luhur ini bisa beroperasi akhir tahun ini. Terlebih, kehadiran waduk ini memiliki manfaat besar. Antara lain, mampu menjamin irigasi 9.000 hektar, mampu mengurangi banjir, lalu menghasilkan air baku sebanyak 3.500 liter per detik.

"Lalu bisa dipakai untuk PLTA dengan kapasitas 110 MW. Secara fisik, itu hampir selesai, bahkan tahun ini dipastikan selesai. Tapi dalam tempat yang digenangi air itu masih ditinggali masyarakat. Mereka membutuhkan biaya pemindahan," ungkapnya.

Dana pembebasan lahan proyek tol di Jateng capai Rp 1,6 triliun

Reporter : Parwito | Rabu, 6 Agustus 2014 20:36

Pembangunan Tol. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Figure terkait

Merdeka.com - Selain membahas soal PLTU Batang, rapat bersama antara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Chairul Tanjung juga membicarakan soal percepatan proses pembangunan beberapa ruas jalan tol di Jawa Tengah. Pemerintah menyediakan dana Rp 1,6 triliun khusus untuk pembebasan lahan.

"Proyek jalan tol daerah Jateng yang sampai kini masih alami banyak kendala. Pertama pembebasan lahan tanah. Dana yang ada sudah tersedia sebesar Rp 1,6 triliun. Ada ditangan dirjen Bina Marga yang akan melakukan pencairanya," ungkap Chairul Tanjung di Semarang, Rabu (6/8).

CT sapaan akrabnya memerintahkan kepada Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) untuk langsung berkoordinasi dengan investor dan Pemprov Jateng dalam proses percepatan pembebasan lahan.

"Selanjutnya investor dibayarkan dan diganti dana landscaping yang merupakan dana dari pemerintah pusat. Proses percepatan jalan tol bisa cepat dilaksanakan," ungkapnya.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menambahkan, dana sebesar Rp 1,6 triliun itu akan digunakan untuk biaya pembebasan lahan untuk 5 ruas jalan tol. Antara lain, Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, Batang- Semarang, Bawen-Solo dan itu sekitar Semarang-Salatiga-Boyolali. "Batang kita kasih PR 2 mau buatin tol tidak sama PLTU Batang. Tanahnya kebetulan dari Kodam dan PTPN. Kalau punya negara biasanya prosesnya cepat. Dana sebesar Rp 1,6 triliun dari pemerintah yang merupakan dari investor dalam negeri," tegasnya.

Untuk ruas tol Semarang-Solo, Pemprov Jateng tinggal melanjutkan proses pembebasan tanah di ruas Bawen-Solo.

"Total pergerakan pembebasan tanahnya kini masih berkisar 5 persen. Progres dan duit sudah datang tinggal akselekrasi untuk mekanisme pencairan dan penyerahan ke warga yang tanahnya dibebaskan guna pembangunan jalan tol dibeberapa daerah diantaranya di Kabupaten Semarang, Salatiga, Boyolali, Batang, Pemalang dan Brebes."

"Kalau satu tahun bisa berjalan, dengan dana pemerintah ini, maka Bawen-Solo bisa rampung. Apalagi proses pembebasan lahannya akan dilakukan bareng," ucapnya.

Pemko Targetkan Bebaskan Lahan Berakhir Tahun Ini

Selasa, 11 Maret 2014 20:30 WITA

banjarmasinpost.co.id/salmah

Kondisi sungai veteran sekarang ini masih di pinggir jalan sebelah kiri masuk kota 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Beberapa proyek pembebasan lahan di Banjarmasin yang sampai kini belum rampung, ditargetkan selesai pada tahun ini. Dengan demikian proyek pembangunan fisik bisa segera dilaksanakan pada tahun depan.

Dikatakan Kepala Tata Pemerintahan Pemko Banjarmasin, Iwan Ristianto, targetnya penyelesaian pembebasan lahan memang pada 2014. Mendukung hal itu pihaknya sedang mempelajari berbagai regulasi (aturan).

"Contohnya untuk pembebasan lahan di jalan Veteran, kami berkordinasi dengan pejabat pengadaan tanah yang lama, kemudian lapor dengan pimpinan untuk mufakat. Musyawarah dengan masyarakat, untuk penyelesaian seadil-adilnya supaya ada titik temu," ujarnya.

Mengenai pembebasan lahan di jalan Sungai Baru untuk proyek siring, menurut Iwan itu merupakan wacana dari Dinas Sumberdaya Air dan Drainase. Namun jelasnya akan disikapi sesuai prosedural.

Proseduralnya adalah adanya dokumen perencanannya, sehingga Sungai Baru dapat tercover di tahun ini juga dan proyek siring terlaksana pada 2015.

"Saat rapat kordinasi, hadir sejumlah kepala SKPD khususnya yang memerlukan tanah. Mereka diminta menyampaikan dokumen perencanaannya, jadi diketahui mana prioritas," terangnya.

Ganti Rugi Pembebasan Lahan Tol Cisumdawu Mulai Dibayarkan

PT Jasa Sarana selaku Badan Usaha Milik Daerah Jawa Barat yang menggarap proyek jalan tol Cisumdawu mulai melaksanakan pembayaran uang ganti rugi kepada masyarakat pemilik lahan. Pembayaran sendiri dialokasikan untuk seksi III dengan nilai sebesar Rp 19,20 miliar.
Direktur Utama PT Jasa Sarana, Soko Sandi Buwono, meyakini, pembangunan jalan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan akan selesai tepat pada waktunya di 2016. Hal itu guna mendukung sarana infrastruktur Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati.
“Pembayaran UGR sudah dimulai sejak tanggal 31 Juli 2013. Dan sejak 2 Agustus 2013 lalu prosesnya sudah mencapai 120 bidang yang diberikan ganti ruginya atau kurang lebih lahan yang sudah dibayar mencapai 122.749 meter persegi, senilai Rp 19,20 miliar dengan dana mandiri PT Jasa Sarana,” jelas Soko, Minggu (4/8).
Pembayaran ganti rugi tersebut diharapkan Soko dapat menjadi awal yang baik dan dapat lebih mendorong percepatan penyelesaian pengadaan tanah jalan tol Cisumdawu dari Seksi I-seksi VI, sehingga pengoperasian jalan tol dapat dilaksanakan bersamaan dengan beroperasinya Kertajati.
“Memang selama ini ada sejumlah kendala teknis terkait pembebasan lahan. Namun berkat kesungguhan dan kesadaran semua pihak tentang pentingnya pembangunan jalan tol tersebut, maka pelaksanaan UGR dapat dilakukan,” ucapnya.
Sesuai dengan penugasan dari Kementerian Pekerjaan Umum, PT Jasa Sarana melalui Tim Pembebasan Tanah (TPT) Kementerian PU dan Panitia Penyedia Tanah Kabupaten Sumedang telah merealisasikan pembayaran UGR pengadaan tanah proyek pembangunan jalan tol Cisumdawu Seksi III (Sumedang-Cimalaka) dengan panjang 3,750 km, dengan luas lahan 100,2 hektar.
Adapun untuk pembebasan berikutnya, yakni Seksi IV (Cimalaka-Legok) dengan panjang 7,200 km, dengan luas lahan yang dibutuhkan 83,6 hektar. Sementara, seksi V (Legok-Ujung Jaya) dengan panjang 15,900 km, luas lahan sekitar 216,1 hektar, dan Seksi VI (Ujung Jaya-Dawuan) dengan panjang 4,048 km, luas lahan sekitar 22 hektar. “Jasa Sarana akan melakukan pengadaan tanah untuk seksi 3 hingga seksi 6,” katanya.
Untuk diketahui, proyek pembangunan Tol Cisumdawu dibagi menjadi 2 phase dengan 6 seksi. Phase I terdiri dari seksi I-II, sedangkan phase II terdiri dari seksi III-VI. Untuk pengadaan tanah phase I dibiayai APBN dan phase II oleh PT Jasa Sarana. Adapun estimasi total kebutuhan lahan mencapai 848,2 hektar. Dimana perkiraan kebutuhan biaya pengadaan tanah untuk phase I mencapai Rp 665 miliar. Sementara untuk phase II ada di angka Rp 630 miliar. Sehingga totalnya mencapai Rp 1,295 triliun.
“Progres pembebasan tanah seksi I mencapai 27 persen. Progres pembebasan tanah seksi II sudah 50 persen. Dan pekerjaan konstruksi untuk seksi II oleh pemerintah sedang berjalan. Begitu juga untuk pembebasan tanah seksi III yang sudah mencapai nominal Rp 19,2 miliar,” tandas Soko.
Sumber: JABARTODAY.COM – BANDUNG

Bebaskan lahan situs Gunung Padang, Pemprov Jabar siapkan Rp 3 M

Reporter : Andrian Salam Wiyono | Selasa, 19 Agustus 2014 02:25

gunung padang_1. ©2012 Merdeka.com/arie basuki

 Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan anggaran sebesar Rp3 miliar dari APBD 2014 untuk membebaskan lahan di Situs Gunung Padang, Kabupaten Cianjur.

"Tadinya Rp 15 miliar dari Pemprov Jabar, tetapi tidak ada payung hukumnya kita turunkan menjadi Rp 3 miliar," kata Wakil Gubernur Jabar, Deddy Mizwar usai pertemuan dengan Tim Nasional Gunung Padang di Bandung, Senin (18/8).

Dia menuturkan, dana sebesar itu belum terpakai karena status kepemilikan tanah di kawasan Gunung Padang belum diketahui.

Deddy mengungkapkan, kucuran dana itu merupakan dukungan Pemerintah Provinsi Jabar untuk proses penelitian Gunung Padang agar cepat selesai. "Pemprov Jabar mendukung penuh proses penelitian Situs Gunung Padang bisa diselesaikan," katanya.

Pemerintah Provinsi Jabar, kata Deddy, juga siap membangun sarana transportasi ke daerah Gunung Padang Sementara yang baru tersedia, lanjutnya, transportasi Kereta Api yang diharapkan Gunung Padang menjadi salah satu wisata unggulan di Jabar.

"Kami harap pengembangan kawasan situs Gunung Padang menjadi kawasan wisata yang unggul," katanya.

Upaya mempercantik Gunung Padang dilakukan dengan membenahi warung-warung sekitar gunung agar lebih menarik dan tidak mengganggu keaslian Situs Gunung Padang.

"Situs ini harus ada manfaat untuk masyarakat di sana, Situs Gunung Padang dari Jawa Barat untuk Indonesia, Indonesia untuk dunia," kata Deddy.