Lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Tabalong

Nama                                                    :   Muhammad ridhoni

NIM                                                      :   D1B112026

Prodi                                                     :   Ilmu Pemerintahan

Mata Kuliah                                         :   Hubungan Pusat dan Daerah

Dosen Pengampu                                 :   Drs. H. Saifudin, M.Hum

Menghimpun Lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Tabalong

No	Lembaga Pemerintah Pusat	Aparatur Pemerintah Daerah			Perusahaan Pusat dan Daerah
		Dinas	Lembaga Pelaksana Teknis		BUMN	BUMD
			Badan	Kantor
1	BPS Kabupaten Tabalong	Dinas Tanaman Pangan Peternakan dan Perikanan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kantor Perpustakaan dan Kearsipan	PLN	Bank Kalsel
2	Departemen Agama	Dinas Perkebunan	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah	Kantor Pelayanan Terpadu	Kantor Pos	PDAM Tanjung
3	Kejaksaan Negeri	Dinas Kehutanan	Badan Kepegawaian Daerah	Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan	Telkom	Bank Perkreditan Rakyat Muara Uya
4	Komisi Pemilihan Umum	Dinas Pekerjaan Umum	Badan Kesatuan Bangsa & Perlindungan Masyarakat	Kantor Samsat	Bank BNI	Puskesmas Keliling
5	Panwaslu	Dinas Tata Kota dan Kebersihan	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	Satuan Polisi dan Pamong Praja	Bank BRI	RSUD H.Badarudin Tanjung
6	Kantor Pelayanan Pajak Pratama	Dinas Pendidikan	Inspektorat Daerah		Bank BTN	Bandara Warukin
7	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara	Dinas Kesehatan	Sekretariat Badan Pengurus KORPRI		Bank Mandiri	Pasar Tanjung
8	Polisi Resort Tabalong	Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata			PT PNM ULAMM	Pasar Mabuun
9	Kodim 1008 Tanjung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10	Badan Narkotika Nasional	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM
11	BPOM	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
12	BPJS Kesehatan	Dinas Perhubungan
13	BKKBN	Dinas Pertambangan
14	Laboraturium dan Pusat Penelitian Tanjung	Dinas Pendapatan Daerah
15	KPI Tanjung	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

DEFENISI hukum tata pemerintahan oleh beberapa Ahli

TUGAS

HUKUM TATA PEMERINTAHAN

Oleh

Oleh

Nama                    :         Muhammad Ridhoni

Nim             :         D1B112026

Prodi           :         Ilmu Pemerintahan

Beberapa definisi-definisi tentang hukum tata pemerintahan oleh beberapa Ahli dan Sarjana  

Daftar Isi

1.    W. F Prins-R. Kosim Adisapoetra . . . . . . .3

2.    Van Vollenhoven . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

3.    Dea la Bassecour Caan . . . . . . . . . . . . . . . .5

4.    Prof. H. J. Logemen . . . . . . . .  . . . . . . . . . 6

5.    R. Soeroso, S.H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

6.    Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. . . . 8

7.    J.M Baron de Gerando . . . . . . . . . . . . . . . ..9

8.    L.J. Van Apeldoorn . . . . . . . . . . . . . . . . . ..10

9.    Mac-Iver  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

10. Van der Pot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

1.  W. F Prins-R. Kosim Adisapoetra ( oleh Prof.Dr. H. Farid dkk)

Hukum Tata Pemerintahan adalah mengenai pelaksanaan tugas pemerintah oleh subyek hukum yang disebutkan dengan tegas siapa-siapanya. Artinya yang menjadi subyek hukum tersebut menjalankan kewajiban yang tidak ada ditangan setiap warga negara.

Sumber : Farid,H,dkk.2012. Hukum Tata Pemerintahan heteronom dan otonomi. PT. Rafika Aditama:Bandung

2.  Van Vollenhoven (Prof.Dr. H. Farid dkk)

Hukum Tata Negara yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat Hukum bawahan menurut tingkatannya dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan masyarakatnya. Fungsi Masing-masing yang berkuasa di dalam lingkungan masyarakat hukum itu berhak menentukan susunan dan wewenang dari badan-badan tersebut.

Sumber : Farid,H,dkk.2012. Hukum Tata Pemerintahan heteronom dan otonomi. PT. Rafika Aditama:Bandung

3.   Dea la Bassecour Caan (Prof.Dr. H. Farid dkk)

Hukum Tata Pemeritahan sebagai himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab maka negara berfungsi (beraksi).

Sumber : Farid,H,dkk.2012. Hukum Tata Pemerintahan heteronom dan otonomi. PT. Rafika Aditama:Bandung

4.   Prof. H. J. Logemen (Soehino)

Hukum Tata Pemerintahan adalah keseluruhan pranata hukum yang digunakan sebagai landasan untuk menjalankan kegiatan pemerintah dalam arti khusus ialah pemerintahan dalam negeri dan dapat juga disebut sebagai “bestuursreach” atau hukum tata Negara dalam arti sempit.

Sumber: Soehino.1984.Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan.Liberty:Yogyakarta.

5.   R. Soeroso, S.H (Hadjon M.Philipus)

Hukum Tata Pemerintahan adalah hukum yang mengatur susunan dan kekuasaan alat perlengkapan Badan Umum atau hukum yang mengatur semua tugas dan kewajiban dari pejabat- pejabat pemerintah didalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Sumber:Nurlinah.2012. Hukum Tata Pemerintahan. PT Refika Aditama:Bandung

6.  Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H (Dra, Hj. Nurlinah, M,Si)

Hukum Tata Pemerintahan ialah hukum yang mengatur tata negara (kesatuan atau federal),dan bentuk pemerintahan (kerajaan atau revublik), yang menunjukan masyarakat-masyarakat hukum yang atasan maupun yang bawahan, beserta tingkatan-tingkatan (hierarchie), yang selanjutnya menegaskan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat hukumitu dan akhirnya akhirnya menunjukan paerlengkapan dari masyarakat hukum itu sendiri.

Sumber:Nurlinah.2012. Hukum Tata Pemerintahan. PT Refika Aditama:Bandung

7.  J.M Baron de Gerando (M.Hadjon philipus)

Hukum Tata pemerintahan adalah Hukum yang mengatur hubungan timbal- balisk antara pemerintah dan rakyat.

Sumber: PHilipus M. Hadjon.2001,Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,Gajah Mada University Press:Yogyakarta.

8.   L.J. Van Apeldoorn (Kansil)

Hukum Tata Pemerintahan adalah keseluruhan aturan yang hendaknya diperhatikan oleh para pendukung kekuasaan penguasa yang diserahi tugas pemerintahan itu.

Sumber:Kansil,CTS.1984. Hukum Tata Pemerintahan Indonesia.Ghalia Indonesia:Jakarta

9.  Mac Iver (Soehino)

Hukum Tata Pemerintahan adalah hukum yang mengatur Negara atau memerintah Negara, sedangkan hukum yang oleh Negara dipergunakan untuk mengatur sesuatu selain Negara disebut hukum biasa (Ordinary Law).

Sumber: Soehino.1984.Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan.Liberty:Yogyakarta.

10.      Van der Pot (Dra, Hj. Nurlinah, M,Si)

Hukum Tata Pemerintahan adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenang masing-masing, hubungannya satu dengan yang lain dan hubungan dengan individu yang lain.

Sumber:Nurlinah.2012. Hukum Tata Pemerintahan. PT Refika Aditama:Bandung.

.