Makalah Tanah Adat

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tanah  tempat kita berpijak dan melangsungkan kehidupan, sejak zaman prasejarah sampai pada zaman sejarah tidak lepas dari bumi ini. Kebiasaan-kebiasaan dibangun dalam kehidupan sehari-hari menimbulkan suatu budaya. Manusia yang berbudaya ini hidup berkelangsungan dalam kelompoknya sehingga menimbulkan adat istiadat yang menpunyai nilai-nilai dalam menjalani kehidupan bersama.

Wilayah – wilayah tanah adat di  Indonesia luas sekali di berbagai macam suku. Mereka beranggapan tanah itu sesuatu yang sacral , karena telah ada dan di puja sejak zaman nenek moyang dulu. Dalam berkehidupan kita tidak pernah lepas dari permasalahan. Sehingga tak jarang sengketa-sengketa mengenai tanah adat milik suatu suku ini terjadi.

Sengketa-sengketa tentang tanah adat marak-marak ini terjadi seperti antara tanah adat dan perusahaan, kepemilikan turun termurun yang diakui sampai juga kasus dimana permohonan warga suku atas tanah adatnya tentang hak-hak kepemilikannya kepada Gubernur wilayahnya.

Namun yang menjadi fokus sengketa tanah adat dalam makalah kami adalah maraknya terjadi sengketa perebutan tanah setra di Bali belakangan ini telah membuktikan Bali sekarang jauh dari rasa aman. Dalam hal penyelesaian sengketa yang terjadi, masyarakat di Bali lebih mempercayakan kepada pimpinan-pimpinan di daerahnya, baik pimpinan dari tingkat desa dan bahkan sampai pada pimpinan tingkat propinsi. Adakalanya upaya penyelesaian sengketa yang ditangani salah satu pimpinan tidak berhasil. Banyak faktor-faktor yang dapat menyebabkan berhasil maupun gagalnya penyelesaian sengketa. Namun semua faktor itu dapat di lihat dalam penegakan sistem hukum, yaitu: legal substancy, legal structure dan legal culture.

Untuk itulah diperlukan kaedah – kaedah yang mengatur hubungan antara manusia dengan tanah di dalam Hukum Adat

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana upaya penyelesaian permasalahan sengketa tanah adat yang ada di Indonesia ?

BAB II

PEMBAHASAN

II.I TEORI TANAH ADAT

Teori pemilikan tanah berdasarkan hukum adat adalah tanah merupakan milik komunal atau persekutuan hukum (beschikkingsrecht). Dalam hal ini setiap anggota persekutuan dapat mengerjakan tanah dengan jalan membuka tanah terlebih dahulu dan jika mereka mengerjakan tanah tersebut secara terus-menerus maka tanah tersebut dapat menjadi hak milik secara individual.

Menurut Wignjodipoero, hak persekutuan  atas tanah ini disebut juga hak pertuanan atau hak ulayat,  sementara Van Vollenhoven menyebutnya dengan istilah bescikkingsrecht. Lebih lanjut Wignjodipoero mengatakan bahwa “hak ulayat ini dalam bentuk dasarnya adalah suatu hak daripada persekutuan atas tanah yang didiami, sedangkan pelaksanaannya dilakukan atau oleh persekutuan itu sendiri atau oleh kepala persekutuan atas nama persekutuan.”

Pengertian Hak Ulayat

Hak Ulayat adalah pengakuan bersama oleh seluruh anggota masyarakat dan didalamnya juga terkandung hak kepunyaan perorangan yang berarti orang perorangan boleh mempunyai tanah di lingkungan hak ulayat tersebut. Sementara menurut Budi Harsono hak ulayat adalah hak dari suatu masyarakat hukum adat atas lingkungan tanah wilayahnya, yang memberi wewenang-wewenang tertentu kepada penguasa adat untuk mengatur dan memimpin penggunaan tanah wilayah masyarakat hukum tersebut.

Lebih jelasnya tentang hak ulayat ini, Siregar menguraikan ciri-ciri hak ulayat sebagai berikut:

1) Masyarakat hukum dan para anggota-anggotanya berhak untuk dapat mempergunakan tanah hutan belukar di dalam lingkungan wilayahnya dengan bebas, yaitu bebas untuk membuka tanah, memungut hasil, berburu, mengambil ikan menggembala ternak dan lain sebagainya.

2) Bukan anggota masyarakat hukum dapat pula mempergunakan hak-hak tersebut hanya saja harus mendapat izin terlebih dahulu dari kepala masyarakat hukum dan membayar uang pengakuan atau recognite (diakui setelah memenuhi kewajibannya).

3) Masyarakat hukum beratnggungjawab atas kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam lingkungan wilayahnya apabila pelakunya tidak dapat dikenal.

4) Masyarakat hukum tidak dapat menjual atau mengalihkan hak ulayat untuk selama-lamanya kepada siapa saja.

5) Masyarakat hukum mempunyai hak campur tangan terhadap tanah-tanah yang digarap dan dimiliki oleh para anggota-anggotanya seperti dalam hal jual beli tanah dan sebagainya.

Pengertian Tanah Ulayat

Tanah ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan ghaib atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa.Disinilah sifat religius hubungan hukum antara para warga masyarakat hukum adat bersama dengan tanah ulayatnya ini. Adapaun tanah ulayat atau tanah bersama yang dalam hal ini oleh kelompok di bawah pimpinan kepala adat masyarakat hukum adat, misalnya adalah hutan, tanah lapang, dan lain sebagainya. Tanah untuk pasar, penggembalaan, tanah bersama, dan lain-lain yang pada intinya adalah demi keperluan bersama.

Selanjutnya, anggota persekutuan masyarakat itu juga memiliki hak untuk membuka tanah (ontginningsrecht), yaitu adanya penyelenggaraan suatu hubungan sendiri terhadap sebidang tanah sebagai bagian dari lingkungan hak pertuanan. Hak membuka tanah itu menurut hukum adat adalah hanya salah satu dari pada tanda – tanda munculnya hak persekutuan atau beschikingsrecht dan hanya ada pada anggota – anggota masyarakat atau tanah – tanah di lingkungan hak pertuanan itu sendiri. Hubungan hukum seperti dapat diwariskan.

Istilah bescikkingsrecht menurut Van Vollenhoven

Dalam redaksi lain disebutkan bahwa hak persekutuan atas tanah adalah hak persekutuan (hak masyarakat hukum) dalam hukum adat terhadap tanah tersebut; misalnya hak untuk menguasai tanah, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atasnya, atau berburu binatang-binatang yang hidup di atas tanah itu. Hak masyarakat hukum atas tanah ini disebut juga “hak ulayat” atau “hak pertuanan”. Dalam literatur oleh C. Van Vollenhoven disebut dengan istilah “beschikking”, sedangkan tanah sebagai wilayahnya disebut “beschikkingring”.

Van Vollenhoven sebagaimana dikutip oleh Siregar mengatakan bahwa hak milik bumi putera (Inlands bezitrecht) terbagi kepada dua macam yaitu:

1) Communaal bezitrecht (hak milik komunal) bila hak itu ada pada masyarakat hukum.

2) Ervelijk individueel bezitrecht (hak milik perorangan) bila hak milik itu ada pada anggota masyarakat hukum secara perorangan.

Berdasarkan teori ini maka hak-hak individual dan persekutuan terhadap tanah dan tetap diakui keberadannya yang mana hak itu diwariskan secara turun temurun terhadap anggota keturunan masyarakat persekutuan yang mengikatkan dirinya terhadap persekutuan adat tersebut.

Berlaku ke luar karena bukan warga persekutuan pada prinsipnya tidak diperbolehkan turut mengenyam/menggarap tanah yang merupakan wilayah kekuasaan persekutuan yang bersangkutan; hanya dengan seizin persekutuan serta setelah membayar pancang (uang pemasukan) dan kemudian memberikan ganti rugi, orang luar bukan warga persekutuan dapat memperoleh kesempatan  untuk turut serta menggunakan tanah wilayah persekutuan.

Berlaku ke dalam karena persekutuan sebagai suatu keseluruhan yang berarti semua warga persekutuan bersama-sama sebagai suatu kesatuan, melakukan hak ulayat dimaksud dengan memetik hasil daripada tanah beserta segala tumbuh-tumbuhan dan binatang liar yang hidup atasnya.

Hak membuka tanah berakibat konflik pertanahan adat

Hak membuka tanah ini tidaklah terjadi atau dilakukan begitu saja. Sering kali ini menuntut adanya dilakukan acara – acara khusus yang dihadiri oleh para tokoh adat atau masyarakat setempat dan perlunya membuat tanda – tanda tertentu yang menunjukkan bahwa lahan atau tanah tersebut telah ada perseorangan yang sedang mengolahnya. Hal – hal seperti ini akan mempertegas adanya hubungan hukum perseorangan tersebut terhadap tanah yang dibukanya. Apabila hal itu tidak ada, maka hubungan hukum antara tanah yang dibukanya dengan dirinya akan begitu lemahnya, sehingga membuka peluang bagi pihak lain (perseorangan atau individu) untuk juga mengklaim bahwa itu juga lahan yang dibukanya. Hal seperti inilah yang akan menimbulkan permasalahan tentang tanah.

Hal lain yang dapat menimbulkan konflik di bidang pertanahan adalah karena tidak jelasnya pembatasan daerah atau tanah persekutuan atau beschikkingsrecht.  Artinya, ukuran yang digunakan dalam bidang pertanahan menurut hukum adat adalah konstruksi yuridis yang abstrak. Sehingga batas – batas pertanahan antara persekutuan hukum adat yang satu dengan yang lainnya yang bertetangan dan sering kali tidaklah jelas adanya. Sehingga, ketika satu persekutuan hukum adat mengklaim batas tertentu tanahnya, bisa jadi itu sudah dianggap melampaui batas yang telah diklaim oleh persekutuan hukum adat tetangganya.

Hal lain yang membuat aspek sedemikian itu rawan konflik , adalah karena adanya prinsip bahwa tanah persekutuan atau pertuanan tersebut tidak dapat dipindahtangankan (onvervreemdbaarheid). Artinya pada waktu terjadi perbedaan pendapat tentang kepemilikan hak antar persekutuan hukum tentang batas – batas tanah tersebut, masing – masing persekutuan hukum akan membela haknya dengan segala cara. Mereka tidak akan pernah mengizinkan haknya atas tanah yang telah mereka klaim, yang mungkin telah terjadi untuk waktu yang cukup lama, lepas begitu saja. Ada nilai magis-religi yang terdapat antara tanah persekutuan dengan masyarakat persekutuan yang membuat prinsip itu berlaku dengan kuat di antara mereka.

Di sinilah letak perlunya peran pemerintah atau penguasa yang lebih tinggi untuk membuat peraturan yang memiliki atau menjamin kepastian hukum dalam bidang pertanahan, menghindari konflik pertanahan di antara persekutuan hukum adat.

Keterkaitan hukum  dan tanah adat di Indonesia      

Menurut hukum adat di Indonesia, ada 2 (dua) macam hak yang timbul atas tanah, antara lain yaitu:

1. Hak persekutuan, yaitu hak yang dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan, dinikmati, diusahai oleh sekelompok manusia yang hidup dalam suatu wilayah tertentu yang disebut dengan masyarakat hukum (persekutuan hukum). Lebih lanjut, hak persekutuan ini sering disebut dengan hak ulayat, hak dipertuan, hak purba, hak komunal, atau beschikingsrecht.

2. Hak Perseorangan, yaitu hak yang dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan, dinikmati, diusahai oleh seseorang anggota dari persekutuan tertentu.

Hukum Tanah Adat sebelum berlakunya UUPA Sebelum berlakunya UUPA, tanah adat masih merupakan milik dari suatu persekutuan dan perseorangan. Tanah adat tersebut mereka pergunakan sesuai dengan kebutuhan mereka dalam memanfaatkan dan mengolah tanah itu, para anggita persekutuan berlangsung secara tertulis. Selain itu dalam melakukan tindakan untuk menggunakan tanah adat, harus terlebih dahulu diketahui atau meminta izin dari kepala adat. Dengan demikian sebelum berlakunya UUPA ini tanah adat masih tetap milik anggota persekutuan hukum, yang mempunyai hak untuk mengolahnya tanpa adanya pihak yang melarang.

II.II LANDASAN HUKUM

Dasar – dasar hukum yang berkaitan dengan tanah adat diantarannya adalah di Indonesia belakangan dibuatlah suatu peraturan perundang - undangan yang mengatur tentang pertanahan, yaitu Undang – Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Pertanahan (UUPA 1960). Undang – Undang ini diciptakan untuk mengadakan unifikasi hukum pertanahan nasional. Ketentuan ini mengandung makna, bahwa unsur-unsur hukum adat di bidang pertanahan yang ada di dalam suatu masyarakat hukum adat selama tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang ada dapat dipergunakan dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria tersebut.

Hukum agraria nasional tidak hanya tercantum dalam UUPA 1960 saja, tetapi juga terdapat dalam peraturan perundang – undangan lainnya yang mengatur tentang perjanjian – perjanjian ataupun transaksi – transaksi yang berhubungan dengan tanah. Misalnya:

1.         Undang – Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian

2.         Undang – Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Penetapan Ceiling Tanah dan Gadai tanah pertanian.

            Di sini dapat dilihat bahwa semua masalah hukum tanah adat secara praktis di akomodasi oleh peraturan perundang – undangan yang dibuat oleh pemerintah (penguasa).

Selanjutnya  dalam Undang – Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No.23 Tahun 1997), hukum adat juga dijadikan dasar penetapan dan pembentukannya. Dimana dalam Pasal 9 UU No.23 Tahun 1997 disebutkan bahwa pemerintah menetapkan Kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai – nilai agama, adat istiadat, dan lain – lain yang hidup dalam masyarakat .

BAB III

ANALISIS MASALAH

Contoh Kasus Sengketa Tanah Adat dan Penyelesaiannya :

SENGKETA ADAT DI BALI (STUDI KASUS SENGKETA TANAH SETRA ANTARA DESA PAKRAMAN CEKIK DENGAN DESA PAKRAMAN GABLOGAN, KECAMATAN SELEMADEG, KABUPATEN TABANAN)

Rabu 19 Desember 2012

Sumber : http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberita&kid=2&id=72598

Terjadinya sengketa dari hari ke hari semakin bertambah banyak, baik yang sifatnya sederhana maupun yang sifatnya kompleks. Sengketa yang sekarang banyak terjadi antar desa pakraman di Bali adalah sengketa mengenai perebutan tanah setra. Pentingnya peran tanah setra bagi umat hindu di Bali dan juga tingginya nilai ekonomi tanah sekarang ini merupakan salah satu pemicu terjadinya sengketa.

Sebagaimana yang kita ketahui, cara penyelesaian sengketa ada 2 (dua), yaitu secara litigasi dan non-litigasi (diluar pengadilan). Masyarakat Bali dewasa ini dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi biasanya dengan cara non-litigasi. Apalagi jika sengketa itu melibatkan antar desa pakraman. Misalnya sengketa yang terjadi antara Desa Pakraman Cekik dengan Desa Pakraman Gablogan Kabupaten Tabanan dimana sengketa ini dipicu oleh berbagai faktor sehingga menjadi kompleks. Adakalanya proses penyelesaian sengketa secara non-litigasi ini tidak dapat langsung menuntaskan masalah.

Latar belakang sengketa  Sengketa antara Desa Pakraman Cekik dengan Desa Pakraman Gablogan bermula dari adanya keluhan oleh beberapa warga Desa Pakraman Cekik karena merasa dirugikan dari akibat yang ditimbulkan dalam proses upacara pemakaman oleh Desa Pakraman Gablogan. Keluhan ini segera dirundingkan oleh kedua desa pakraman tersebut dan segera dicarikan jalan keluarnya. Akhirnya Desa Pakraman Gablogan mau menanggung setiap kerugian yang diderita warga Desa Pakraman Cekik dari akibat ditimbulkan dalam proses upacara pemakamannya. Namun, selang beberapa tahun Desa Pakraman Gablogan tidak lagi memberikan ganti rugi kepada warga Desa Pakraman Cekik. Dari situlah mulai gesekan-gesekan yang dulunya kecil sekarang menjadi masalah hingga menimbulkan sengketa yang sifatnya kompleks.

Upaya penyelesaian sengketa antara desa pakraman cekik dengan desa pakraman gablogan

Dalam upaya penyelesaian sengketa yang terjadi, ada 3 (tiga) upaya yang dilakukan kedua desa pakraman tersebut. Upaya penyelesaian sengketa yang pertama dilakukan oleh masing-masing perwakilan desa yang dimediasi oleh Bapak I Nyoman Gunarta yang menjabat sebagai Kepala Desa, Desa Berembeng. Upaya penyelesaian sengketa pertama ini memang menghasilkan suatu kesepakatan bersama yang pada intinya Desa Pakraman Gablogan setuju untuk pindah setra dan membuat setra baru di wilayah desa pakramannya. Berselang beberapa bulan, belum juga ada tindakan membuat setra dari Desa Pakraman Gablogan, maka Desa Pakraman Cekik memutuskan melarangnya melakukan penguburan di setra yang menjadi obyek sengketa. Sampai akhirnya ada kematian di Desa Pakraman Gablogan, dalam proses penguburan itu kedua desa pakraman hampir bentrok. Dengan adanya kejadian itu, maka dilakukan lagi upaya yang kedua juga sama seperti yang pertama. Yang menjadi mediator dalam upaya penyelesaian sengketa yang kedua ini adalah Bapak Drs. I Nengah Judiana, Msi selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan. Dalam penyelesaian kedua ini hampir sama kejadiannya dengan yang pertama tadi, dimana kesepakatan tidak dilaksanakan sampai ada kematian lagi di Desa Pakraman Gablogan.  Upaya penyelesaian sengketa yang ketiga ini dimediasi langsung oleh Bupati Kabupaten Tabanan yaitu Bapak Nyoman Adi Wiryatama, S.Sos. bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tabanan. Dengan kewenangan yang dimiliki Bupati, maka diterbitkan suatu keputusan yang menyatakan Desa Pakraman Gablogan harus pindah setra dan mempunyai setra sendiri. Setra yang menjadi sengketa berubah status menjadi tanah quo. Dengan isi keputusan seperti itu, maka Desa Pakraman Gablogan menyetujuinya, dan isi keputusan tersebut dapat diwujudkan oleh Desa Pakraman Gablogan setelah empat bulan semenjak keputusan itu dibuat. Pada akhirnya setelah setra Desa Pakraman Gablogan terwujudkan, maka sengketa yang terjadi antara Desa Pakraman Cekik dengan Desa Pakraman Gablogan berakhir.

Secara garis besarnya ada tiga faktor yang berpengaruh dalam penyelesaian sengketa ini, yaitu: legal substancy, legal structure, dan  legal culture. Legal substancy adalah aturan-aturan, norma-norma dan pola prilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu. Aturan yang dipakai acuan dalam proses penyelesaian sengketa ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 18 B angka (1) dan (2), dilanjutkan dengan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam BAB XI tentang Desa, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dalam Pasal 15 angka (1) huruf (k), dan yang terakhir PERDA Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman.  Legal structure adalah berkaitan dengan seluruh institusi penegakan hukum beserta aparatnya. Sengketa adat yang terjadi awalnya diselesaikan oleh prajuru desa, namun apabila prajuru desa tidak sanggup mendamaikan, maka ia bisa dibantu oleh aparat pemerintah mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat propinsi.  Peranan aparat pemerintah dalam hal ini sangat penting, karena dengan kewenangan yang tinggi, aparat pemerintah dapat menekan dan memaksa para pihak yang bersengketa untuk tunduk dan mematuhi segala keputusannya. Dalam hal ini, kedudukan Bupati Kabupaten Tabanan sangat penting, karena ia selaku pemimpin di kabupaten juga pemegang kewenangan tertinggi di kabupaten, maka ia dapat menekan pihak yang bersengketa untuk tunduk sesuai keputusan yang diterbitkan Bupati. Legal culture adalah adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Seperti halnya kenapa warga Desa Pakraman Gablogan tidak menerapkan kesepakatan pertama dan kedua, dan mengapa keputusan yang terakhir dapat dilaksanakan. Ada dua alasan, pertama warga Desa Pakraman Gablogan dapat menerima keputusan yang dibuat oleh Bupati Kabupaten Tabanan dikarenakan masyarakat menganggap itu adalah jalan terakhir, sehingga apa yang diputuskan oleh Bupati, mau atau tidak mau, keputusan itu harus ditaati, mengingat Bupati adalah pemimpin tertinggi di wilayah kabupaten. Alasan kedua, mengingat bantuan yang diberikan oleh Bupati Kabupaten Tabanan lebih dari cukup untuk membuat tanah setra baru, maka warga Desa Pakraman Gablogan dapat menjalankan keputusan tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A.  KESIMPULAN

Upaya penyelesaian permasalahan sengketa tanah adat yang ada di Indonesia dari salah satu dari sekian banyaknya sengketa tanah adat yang berada di Indonesia yaitu contoh sengketa tanah adat di Bali. Upaya penyelesaiannya adalah :

1.    Ada 3 upaya mediasi yang dilakukan antar dua desa pakraman,

•Mediasi pertama oleh Kepala Desa Kebendesaan Berembeng yang menghasilkan suatu kesepakatan bersama yang pada intinya Desa Pakraman Gablogan setuju untuk pindah setra dan membuat setra baru di wilayah desa pakramannya ,tetapi masih terjadi bentrok.

•Mediasi kedua oleh Sekda Kabupaten menghasilkan Tabanan diterbitkan suatu keputusan yang menyatakan Desa Pakraman Gablogan harus pindah setra dan mempunyai setra sendiri. Setra yang menjadi sengketa berubah status menjadi tanah quo, namum keputusan tidak dilaksanakan.

•Mediasi ketiga oleh Bupati Kabupaten Tabanan dan sengketa dapat diselesaikan karena kedua warga adat yang bersengketa beranggapan mediasi ke 3 adalah jalan terakir dan Bupati sebagai pemimpin tertinggi yang dihormati.

2. Faktor – factor yang paling berperan dalam menyelesaikan sengketa ini adalah

•Legal substancy adalah aturan-aturan, norma-norma dan pola prilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu.

•Legal structure adalah berkaitan dengan seluruh institusi penegakan hukum beserta aparatnya.  karena dengan kewenangan dan kekuasaan yang tinggi, aparat pemerintahan dapat menekan dan memaksakan para pihak untuk berdamai.

•Legal culture adalah adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum.

B. SARAN

Diperlukannya peran aktif pemerintah dalam memberikan suatu keputusan terakhir, dimana sengketa-sengketa tanah adat yang sering kali terjadi sulit untuk di putuskan secara tuntas, pemerintah dalam hal ini seperti Bupati di wilayah sengketa-sengketa tanah adat tersebut. Institusi penegakan hukum, beserta aparatnya dalam setiap penyelesaian persoalan sengketa tanah adat maupun sengketa tanah lainnya dapat memberikan suatu landasan hukum yang sangat berpengaruh terhadap sengketa-sengketa tersebut seperti dalam berbagai macam peraturan-peraturan pemerintah dan daerah serta undang-undang yang diberlakukan. Warga adat yang berkonflik tidak tersulut emosi dan berlaku anarkis dalam setiap permasalahan sengketa yang belum di putuskan.

Teori Kepemimpinan

Teori Kepemimpinan

·         Mencari 25 Teori Kepemimpinan

ü  Teori Orang-Orang Terkemuka

Bernard, Bingham, Tead dan Kilbourne menerangkan kepemimpinan berkenaan dengan sifat-sifat dasar kepribadian dan karakter.

ü  Teori Lingkungan

Mumtord, menyatakan bahwa pemimpin muncul oleh kemampuan dan keterampilan yang memungkinkan dia memecahkan masalah sosial dalam keadaan tertekan, perubahan dan adaptasi. Sedangkan Murphy, menyatakan kepemimpinan tidak terletak dalam karir individu melainkan merupakan fungsi dari suatu peristiwa.

ü  Teori Personal Situasional Case (1933)

Menyatakan bahwa kepemimpinan dihasilkan dari rangkaian tiga faktor, yaitu sifat kepribadian pemimpin, sifat dasar kelompok dan anggotanya serta peristiwa yang diharapkan kepada kelompok.

ü  Teori Interaksi Harapan

Homan (1950) menyatakan semakin tinggi kedudukan individu dalam kelompok maka  aktivitasnya semakin meluas dan semakin banyak anggota kelompok yang berhasil diajak berinteraksi.

ü  Teori Humanistik

Likert (1961) menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan proses yang saling berhubungan dimana seseorang pemimpin harus memperhitungkan harapan-harapan, nilai-nilai dan keterampilan individual dari mereka yang terlibat dalam interaksi yang berlangsung.

ü  Teori Pertukaran

Blau (1964) menyatakan pengangkatan seseorang anggota untuk menempati status yang cukup tinggi merupakan manfaat yang besar bagi dirinya. Pemimpin cenderung akan kehilangan kekuasaaanya bila para anggota tidak lagi sepenuh hati melaksanakan segala kewajibannya.

ü  Teori Sifat

Teori ini bertolak dari dasar pemikiran bahwa keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh sifat-sifat, perangai atau ciri-ciri yang dimiliki pemimpin itu. Atas dasar pemikiran tersebut timbul anggapan  bahwa untuk menjadi seorang pemimpin yang berhasil, sangat ditentukan oleh kemampuan pribadi pemimpin. Dan kemampuan pribadi yang dimaksud adalah kualitas seseorang dengan berbagai sifat, perangai atau ciri-ciri di dalamnya.  

Walaupun teori sifat memiliki berbagai kelemahan (antara lain : terlalu bersifat deskriptif, tidak selalu ada relevansi antara sifat yang dianggap unggul dengan efektivitas kepemimpinan) dan dianggap sebagai teori yang sudah kuno, namun apabila kita renungkan nilai-nilai moral dan akhlak yang terkandung didalamnya mengenai berbagai rumusan sifat, ciri atau perangai pemimpin; justru sangat diperlukan oleh kepemimpinan yang menerapkan prinsip keteladanan.

ü  Teori Perilaku

Dasar pemikiran teori ini adalah kepemimpinan merupakan perilaku seorang individu ketika melakukan kegiatan pengarahan suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan. Dalam hal ini, pemimpin mempunyai deskripsi perilaku:

a.     Konsiderasi dan struktur inisiasi

b.    Berorientasi kepada bawahan dan produksi

ü  Teori Situasional

Keberhasilan seorang pemimpin menurut teori situasional ditentukan oleh ciri kepemimpinan dengan perilaku tertentu yang disesuaikan dengan tuntutan situasi kepemimpinan dan situasi organisasional yang dihadapi dengan memperhitungkan faktor waktu dan ruang.

ü  Teori Kontingensi (Contigensy Theory) 

Teori-teori kontingensi berasumsi bahwa berbagai pola perilaku pemimpin (atau ciri) dibutuhkan dalam berbagai situasi bagi efektivitas kepemimpinan. Teori Path-Goal tentang kepemimpinan meneliti bagaimana empat aspek perilaku pemimpin mempengaruhi kepuasan serta motivasi pengikut. Pada umumnya pemimpin memotivasi para pengikut dengan mempengaruhi persepsi mereka tentang konsekuensi yang mungkin dari berbagai upaya. Bila para pengikut percaya bahwa hasil-hasil dapat diperoleh dengan usaha yang serius dan bahwa usaha yang demikian akan berhasil, maka kemungkinan akan melakukan usaha tersebut. Aspek-aspek situasi seperti sifat tugas, lingkungan kerja dan karakteristik pengikut menentukan tingkat keberhasilan dari jenis perilaku kepemimpinan untuk memperbaiki kepuasan dan usaha para pengikut. 

ü  Teori Atribut Kepemimpinan 

Teori atribusi kepemimpinan mengemukakan bahwa kepemimpinan semata-mata merupakan suatu atribusi yang dibuat orang atau seorang pemimpin mengenai individu-individu lain yang menjadi bawahannya.

ü  Teori Kepemimpinan Kharismatik 

Karisma merupakan sebuah atribusi yang berasal dari proses interaktif antara pemimpin dan para pengikut. Atribut-atribut karisma antara lain rasa percaya diri, keyakinan yang kuat, sikap tenang, kemampuan berbicara dan yang lebih penting adalah bahwa atribut-atribut dan visi pemimpin tersebut relevan dengan kebutuhan para pengikut.

Berbagai teori tentang kepemimpinan karismatik telah dibahas dalam kegiatan belajar ini. Teori kepemimpinan karismatik dari House menekankan kepada identifikasi pribadi, pembangkitan motivasi oleh pemimpin dan pengaruh pemimpin terhadap tujuan- tujuan dan rasa percaya diri para pengikut. Karisma merupakan sebuah fenomena. Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan oleh seorang pemimpin karismatik untuk merutinisasi karisma walaupun sukar untuk dilaksanakan. Kepemimpinan karismatik memiliki dampak positif maupun negatif terhadap para pengikut dan organisasi.

ü  Teori Kepemimpinan Transformasional 

Pemimpin pentransformasi (transforming leaders) mencoba menimbulkan kesadaran para pengikut dengan mengarahkannya kepada cita-cita dan nilai-nilai moral yang lebih tinggi.

Burns dan Bass telah menjelaskan kepemimpinan transformasional dalam organisasi dan membedakan kepemimpinan transformasional, karismatik dan transaksional. Pemimpin transformasional membuat para pengikut menjadi lebih peka terhadap nilai dan pentingnya pekerjaan, mengaktifkan kebutuhan-kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi dan menyebabkan para pengikut lebih mementingkan organisasi. Hasilnya adalah para pengikut merasa adanya kepercayaan dan rasa hormat terhadap pemimpin tersebut, serta termotivasi untuk melakukan sesuatu melebihi dari yang diharapkan darinya. Efek-efek transformasional dicapai dengan menggunakan karisma, kepemimpinan inspirasional, perhatian yang diindividualisasi serta stimulasi intelektual.

ü Teori Great Man dan Teori Big Bang 

·       Kepemimpinan merupakan bakat atau bawaan sejak seseorang lahir

·      Bennis & Nanus (1990) menjelaskan bhw teori ini berasumsi pemimpin dilahirkan bukan diciptakan

·      Kekuasaan berada pd sejumlah org tertentu, yang melalui proses pewarisan memiliki kemampuan memimpin atau karena keberuntungan memiliki bakat untuk menempati posisi sebagai pemimpin

ü  Teori Kepemimpinan Transaksional

Pemimpin transaksional tahu apa yang dia inginkan dari pekerjaan dan memastikan bahwa para pengikutnya melakukan dengan baik untuk memberikan hasil yang diharapkan.Ketika hasil yang diharapkan dicapai oleh orang-orang dalam organisasi,  pemimpin harus menukarnya atau memberikan janji-janji masa depan atas usaha pengikutnya.

ü Teori Genetik (Genetic Theory)

Penjelasan kepemimpinan yang paling lama adalah teori kepemimpinan “genetic” dengan ungkapan yang sangat populer waktu itu yakni “a leader is born, not made”. Seorang dilahirkan dengan membawa sifat-sifat kepemimpinan dan tidak perlu belajar lagi. Sifat-sifat utama seorang pemimpin diperoleh secara genetik dari orang tuanya.

ü  Teori Partisipasi

Gaya kepemimpinan yang ideal adalah mendorong partisipasi dan kontribusi anggota kelompok.Anggota kelompok merasa lebih memiliki dan berkomitmen pada proses pengambilan keputusan dan pencapaian tujuan organisasi.Untuk memotivasi pertisipasi,  pemimpin harus terbuka pada masukan anggota.

ü   Political Approach

Teori politik secara implisit maupun eksplisit telah menjelaskan ciri dan persyaratan pemimpin yang diinginkan.

ü „ Leader Role Theory

Karakteristik individu & tuntutan situasi menyebabkan pimpinan dengan coraktertentu akan muncul. Pemimpin bertindak & berperilaku terhada apa yang diharapkan dari pimpinan dan bagaimana persepsi pimpinan tentang peran yang harus dijalankan.

ü   Path Goal Theory

Pemimpin akan berhasil apabila ia mampu menunjukkan kepada bawahannya apa yang akan diperoleh sebagai reward dan juga jalurperilaku (path) yang harus dilakukan bawahan untuk memperoleh reward tersebut (Jones, Evans, 1970)

ü   Psikonalysis Approach

Perilaku kepemimpinan serta mempelajari kanak-kanak serta masa pertumbuhan pemimpin dalam keluarganya.Figur ayah sebagai sumber imajinasi gaya kepemimpinan karena figur ayah merupakan sumber rasa kasih sayang sekaligus rasa takut,  perwujudan rasa ego dan sebagai saluran emosional bagi rasa frustasi dari para pengikutnya.

ü   Teori Big Bang

a.    Suatu peristiwa besar menciptakan seseorang menjadi pemimpin

b.   Mengintegrasikan antara situasi dan pengikut

c.    Situasi mrpk peristiwa besar seperti revolusi, kekacauan/kerusuhan, pemberontakan, reformasi dll

d.   Pengikut adalah orang yang menokohkan seseorang dan bersedia patuh dan taat.

ü Teori Vroom dan Yetton

Leader-Participation Model ditulis oleh Vroom dan Yetton (1973). Model ini melihat teori kepemimpinan yang menyediakan seperangkat peraturan untuk menetapkan bentuk dan jumlah peserta pengambil keputusan dalam berbagai keadaan. Teori Yetton dan Vroom mengemukakan bahwa kepuasan dan prestasi disebabkan oleh perilaku bawahan yang pada gilirannya dipengaruhi oleh perilaku atasan, karakteristik bawahan dan faktor lingkungan. Salah satu tugas utama dari seorang pemimpin adalah membuat keputusan.  Karena keputusan yang dilakukan para pemimpin sering kali sangat berdampak kepada para bawahan mereka, maka jelas bahwa komponen utama dari efektifitas pemimpin adalah kemampuan mengambil keputusan yang sangat menentukan keberhasilan yang bersangkutan melaksanakan tugas-tugas pentingnya.

ü Teori Kepemimpinan Romantis

Teori ini mengatakan bahwa pemimpin ada karena pengikutnya.Para pengikut ini mengembangkan pandangan “romantic” (ideal) mengenai adanya pemimpin yang dapat membantu mereka mencapai tujuannya atau memperbaiki hidup mereka.Pemimpin dibutuhakan untuk membantu menyederhanakan permasalahan dunia yang sangat kompleksJika bawahan sudah tidak mempercayai pemimpinnya,  efektifitas pemimpin akan hilang,  tidak peduli dengan tindakan pemimpin tersebutJika pemimpin sudah mampu mengorganisirmereka sendiri  maka pemimpin tidak akan diperlukan lagi.

ü  Teori Subsitusi

Kerr dan Jermier (1978) mengembangkan sebuah model untuk mengidentifikasi aspek situasi yang mengurangi pentingnya kepemimpinan oleh para pemimpin formal lainnya.

ü  Teori Kewibawaan Pemimpin

Kewibawaan merupakan faktor penting dalam kehidupan kepemimpinan  sebab dengan faktor itu seorang pemimpin akan dapat mempengaruhi perilaku orang lain baik secara perorangan maupun kelompok sehingga orang tersebut bersedia untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh pemimpin.

1. Teori Sifat

Teori ini bertolak dari dasar pemikiran bahwa keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh sifat-sifat, perangai atau ciri-ciri yang dimiliki pemimpin itu. Atas dasar pemikiran tersebut timbul anggapan  bahwa untuk menjadi seorang pemimpin yang berhasil, sangat ditentukan oleh kemampuan pribadi pemimpin. Dan kemampuan pribadi yang dimaksud adalah kualitas seseorang dengan berbagai sifat, perangai atau ciri-ciri di dalamnya. Ciri-ciri ideal yang perlu dimiliki pemimpin menurut Sondang P Siagian (1994:75-76) adalah:

- pengetahuan umum yang luas, daya ingat yang kuat, rasionalitas, obyektivitas, pragmatisme, fleksibilitas, adaptabilitas, orientasi masa depan;

- sifat inkuisitif, rasa tepat waktu, rasa kohesi yang tinggi, naluri relevansi, keteladanan, ketegasan, keberanian, sikap yang antisipatif, kesediaan menjadi pendengar yang baik, kapasitas integratif;

- kemampuan untuk bertumbuh dan berkembang, analitik, menentukan skala prioritas, membedakan yang urgen dan yang penting, keterampilan mendidik, dan berkomunikasi secara efektif.  

Walaupun teori sifat memiliki berbagai kelemahan (antara lain : terlalu bersifat deskriptif, tidak selalu ada relevansi antara sifat yang dianggap unggul dengan efektivitas kepemimpinan) dan dianggap sebagai teori yang sudah kuno, namun apabila kita renungkan nilai-nilai moral dan akhlak yang terkandung didalamnya mengenai berbagai rumusan sifat, ciri atau perangai pemimpin; justru sangat diperlukan oleh kepemimpinan yang menerapkan prinsip keteladanan.

2.    Teori Perilaku

Dasar pemikiran teori ini adalah kepemimpinan merupakan perilaku seorang individu ketika melakukan kegiatan pengarahan suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan. Dalam hal ini, pemimpin mempunyai deskripsi perilaku:

a.  konsiderasi dan struktur inisiasi

Perilaku seorang pemimpin yang cenderung mementingkan bawahan memiliki ciri  ramah tamah,mau berkonsultasi, mendukung, membela, mendengarkan, menerima usul dan memikirkan kesejahteraan bawahan serta memperlakukannya setingkat dirinya. Di samping itu terdapat pula kecenderungan perilaku pemimpin yang lebih mementingkan tugas organisasi.

b.  berorientasi kepada bawahan dan produksi

perilaku pemimpin yang berorientasi kepada bawahan ditandai oleh penekanan pada hubungan atasan-bawahan, perhatian pribadi pemimpin pada pemuasan kebutuhan bawahan serta menerima perbedaan kepribadian, kemampuan dan perilaku bawahan. Sedangkan perilaku pemimpin yang berorientasi pada produksi memiliki kecenderungan penekanan pada segi teknis pekerjaan, pengutamaan penyelenggaraan dan penyelesaian tugas serta pencapaian tujuan.

Pada sisi lain, perilaku pemimpin menurut model leadership continuum pada dasarnya ada dua yaitu berorientasi kepada pemimpin dan bawahan. Sedangkan berdasarkan model grafik kepemimpinan, perilaku setiap pemimpin dapat diukur melalui dua dimensi yaitu perhatiannya terhadap hasil/tugas dan terhadap bawahan/hubungan kerja.

Kecenderungan perilaku pemimpin pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari masalah fungsi dan gaya kepemimpinan (JAF.Stoner, 1978:442-443)

3.    Teori Situasional

Keberhasilan seorang pemimpin menurut teori situasional ditentukan oleh ciri kepemimpinan dengan perilaku tertentu yang disesuaikan dengan tuntutan situasi kepemimpinan dan situasi organisasional yang dihadapi dengan memperhitungkan faktor waktu dan ruang. Faktor situasional yang berpengaruh terhadap gaya kepemimpinan tertentu menurut Sondang P. Siagian (1994:129) adalah

* Jenis pekerjaan dan kompleksitas tugas;

* Bentuk dan sifat teknologi yang digunakan;

* Persepsi, sikap dan gaya kepemimpinan;

* Norma yang dianut kelompok;

* Rentang kendali;

* Ancaman dari luar organisasi;

* Tingkat stress;

* Iklim yang terdapat dalam organisasi.

4.    Teori kontinuum Otokratik-Demokratik

Gaya dan perilaku  kepemimpinan tertentu selain berhubungan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, juga berkaitan dengan fungsi kepemimpinan tertentu yang harus diselenggarakan. Contoh: dalam hal pengambilan keputusan, pemimpin bergaya otokratik akan mengambil keputusan sendiri, ciri kepemimpinan yang menonjol  ketegasan disertai perilaku yang berorientasi pada penyelesaian tugas.Sedangkan pemimpin bergaya demokratik akan mengajak bawahannya untuk berpartisipasi. Ciri kepemimpinan yang menonjol di sini adalah menjadi pendengar yang baik disertai  perilaku memberikan perhatian pada kepentingan dan kebutuhan bawahan. 

5.  Teori " Interaksi Atasan-Bawahan" :

Menurut model ini, efektivitas kepemimpinan seseorang tergantung pada interaksi yang terjadi antara pemimpin dan bawahannya dan sejauhmana interaksi tersebut mempengaruhi perilaku pemimpin yang bersangkutan.

Seorang  akan menjadi pemimpin yang efektif, apabila:

* Hubungan atasan dan bawahan dikategorikan baik;

* Tugas yang harus dikerjakan bawahan disusun pada tingkat struktur yang tinggi;

* Posisi kewenangan pemimpin tergolong kuat.

6.  Teori Situasional

Teori ini menekankan bahwa efektivitas kepemimpinan seseorang tergantung pada pemilihan gaya kepemimpinan yang tepat untuk menghadapi situasi tertentu dan tingkat kematangan jiwa bawahan. Dimensi kepemimpinan yang digunakan dalam model ini adalah perilaku pemimpin yang berkaitan dengan tugas kepemimpinannya dan hubungan atasan-bawahan. Berdasarkan dimensi tersebut, gaya kepemimpinan yang dapat digunakan adalah

* Memberitahukan;

* Menjual;

* Mengajak bawahan berperan serta;

* Melakukan pendelegasian.

7.  Teori " Jalan- Tujuan "

Seorang pemimpin yang efektif menurut model ini adalah pemimpin yang mampu menunjukkan jalan yang dapat ditempuh bawahan. Salah satu mekanisme untuk mewujudkan hal tersebut yaitu kejelasan tugas yang harus dilakukan bawahan dan perhatian pemimpin kepada kepentingan dan kebutuhan bawahannya. Perilaku pemimpin berkaitan dengan hal tersebut   harus merupakan faktor motivasional bagi bawahannya.

8.  Model "Pimpinan-Peran serta Bawahan" :

Perhatian utama model ini adalah perilaku pemimpin dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan. Perilaku pemimpin perlu disesuaikan dengan struktur tugas yang harus diselesaikan oleh bawahannya.

Salah satu syarat penting untuk paradigma tersebut adalah adanya serangkaian ketentuan yang harus ditaati oleh bawahan dalam menentukan bentuk dan tingkat peran serta bawahan dalam pengambilan keputusan. Bentuk dan tingkat peran serta bawahan tersebut "didiktekan" oleh situasi yang dihadapi dan masalah yang ingin dipecahkan melalui proses pengambilan keputusan.